SERGAPONLINE.COM PEKANBARU-Segudang Masalah BPJS Kesehatan,mulai dari pelayanan berbelat-belit hingga pembayaran klaim ditingkat faskes mencapai 6 Bulan, Kemana Anggarannya, memberkati minggu, (15/7/2018) ?

Pejabat Pemerintah atau pejabat BPJS harus di evaluasi.Sejumlah tokoh LSM dan masyarakat minta Presiden RI Joko Widodo bertindak untuk memeriksa kinerja para pejabat negara yang bertanggung jawab atas penyelengaraan program BPJS dan pejabat tinggi di BPJS yang merupakan pengambil kebijakan dalam kinerja BPJS yang akhir-akhir ini marak dikeluhkan oleh masyarakat.

Maraknya keluhan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan mengundang reaksi dari berbagai kalangan.

"Inikah program pemerintah yang disebut berorientasi pada hasil itu ??," tanya seorang tokoh LSM di kawasan Jalan Durian Pekanbaru setelah mendengar keluhan dari masyarakat.

Menurutnya sangat disayangkan sekalipun presiden RI telah acap kali menyampaikan pesan di berbagai media eletronik, bahwa pelayanan kepada masyarakat harus mengacu kepada orientasi hasil, bukan  oal urusan administrasi atau laporan-laporan saja namun sejumlah pejabat penyelenggara pelayanan publik masih saja tidak berubah mentalnya.

Pernyataan atau pesan itu nyaris pada setiap kesempatan di sampaikan Presiden RI, Ir. Jokowidodo, agar terkait pelayanan kepada masyarakat, khususnya soal penanganan dunia kesehatan menjadi prioritas pemerintah, jadi soal keluhan masayarakat dalam pendaftaran dan penggunaan BPJS yang terkait adadministrasi, baik itu soal pendaftaran menjadi anggota BPJS, atau klaim penggunaan BPJS seharusnya tidak menjadi keluhan yang sangat merebak saat ini," katanya.

Senada dengan pernyataan Ketua Komisi E DPRD Riau, Aherson menanggapi berbagai keluhan masyarakat tersebut ia mengatakan bahwa terkait program BPJS tentunya sudah punya aturan dan regulasi yang jelas, namun ia sangat menyangkan apa yang terjadi dalam praktik dilapangan sangat jauh dari harapan.

"Sesungguhnya aturan BPJS itu kan sudah jelas dan gamblang, namun saya sebagai anggota dewan dan komisi yang membidangi dunia kesehatan sangat kecewa melihat praktik yang ada saat ini, " katanya.

Menurut Aherson semua permasalahan dan keluhan seluruh faskes atau rumah sakit terkait klaim penggunaan BPJS tak terlepas dari kurangnya komitmen pemerintah untuk mengatur regulasi yang mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk digunakan membayar seluruh klaiman pengguna BPJS.

"Sekali lagi terkait lambatnya pelayanan BPJS baik waktu pendaftaran masyarakat di Kantor BPJS Cabang Pekanbaru yang dkeluhkan masyarakat sangat bertele-tele dan antrian yang sangat panjang itu harus dibenahi kinerjanya, dan kalau petugas di kantor BPJS itu sedikit, harus ditambah personil supaya pelayanan masyarakat itu berjalan dengan baik dan lancar, Kinerja pimpinan pun harus dievaluasi kalau tidak mampu menertibkan sistem kerja yang cepat,"sambungnya.

"Intinya,pelayanan kepada masyarakat itu harus mudah dan cepat, itu komitmen pemerintah kita. Kalau pimpinan BPJS tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik mundur saja,"tambah Aherson.

Terkait adanya sejumlah faskes tingkat pertama yang mengeluhkan soal penagihan klaim yang sudah mencapai 6 bulan namun belum mendapatkan gambaran secara jelas, bahkan sejumlah dugaan adanya oknum pejabat BPJS atau pemerintah yang menginvestasikan anggaran BPJS untuk mendapatkan bunga di bank, Aherson memilih no comen.

"Soal adanya pejabat BPJS atau pemerintah terkait bertindak untuk menginvestasikan anggaran BPJS itu saya no comen lah, karena belum ada buki yang kita lihat,"kata Aherson.

Untuk mengakhiri wawancaranya dengan reporter media ini, Aherson berpedsan kepada BPJS agar program pemerintah ini bisa berjalan baik harus dibuat permenkes yang mengatur ketersedian anggaran yang cukup, pembayaran bisa cepat, dan seluruh rumah sakit harus melayani pasien BPJS, proses pendaftaran di cabang BPJS harus mudah dan cepat.

"Menurut saya jika program BPJS ini ingin dilanjutkan, pemerintah harus bersedia membuat regulasi lagi, aturan harus ada yang lebih tegas, baik soal pembayaran klaim, pelayanan pendaftaran anggota BPJS, Pendaftaran pasien BPJS bisa mudah dan cepat disemua rumah sakit, dan tidak ada lagi perbedaan pasien BPJS dan pasien umum," katanya mengakhiri. (aktalc)