SERGAPONLINE.COM ACEH TIMUR - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial ( FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mengatakan bahwa penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai peruntukannya adalah tindak pidana korupsi.

Dia mengatakan, bahwa Bupati Aceh Timur, H.Hasballah M.Thaib, SH patut dicurigai, bila kerap beredar isu atau informasi penggunaan dana desa atau dana publik lainnya tidak tepat sasaran secara terstruktur, massif, dan sistemik.

"Bupati patut dicurigai memberi persetujuan penggunaan dana desa atau anggaran publik lainnya secara massif, itu jika dirasa aneh dan tidak sesuai peruntukannya, apa mungkin dana dalam jumlah besar bisa digunakan serentak tanpa sepengetahuan bupati," kata Ronny, Minggu 23 Agustus 2020.

Dia mencontohkan dan menduga, adanya tekanan pihak - pihak tertentu terhadap para kepala desa atau unsur bawahan di dalam tubuh pemerintahan Aceh Timur, terkait penggunaan anggaran dalam jumlah besar dan massif, yang dicurigai publik tidak sesuai peruntukannya.

" Kita menduga ada tekanan terhadap para geuchik atau unsur bawahan, baik soal anggaran atau soal mengarahkan suatu proyek ke pihak tertentu misalnya, sehingga yang di bawah ini tidak berani menolak permintaan, ya itu cuma dugaan kita," ujarnya.

Menurutnya, bupati harus bertanggungjawab atas setiap rupiah yang merupakan anggaran negara, yang dikeluarkan di Aceh Timur.

"Harus ada penjelasan, dan bagaimanapun juga, meskipun bawahannya yang melaksanakannya, tentu ada persetujuan atau setidaknya sepengetahuan pimpinan, jadi mustahil bupati tidak tahu kalau ada anggaran besar dan massif di pemerintahannya digunakan, dan ini kita persoalkan, hanya jika ada indikasi penyimpangan di dalamnya," ujar Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.

Ronny menghimbau masyarakat Aceh Timur serta elemen sipil lainnya bersatu dan bangkit, memprotes keras, bila ditemukan penggunaan dana publik yang dicurigai tidak sesuai peruntukannya atau berbau korupsi.

" Masyarakat, mahasiswa, wartawan, ormas dan elemen sipil lainnya mesti bergerak melakukan protes, tanpa pandang bulu, bila ada kejanggalan dan aroma korupsi di tubuh pemerintahan, kritik atau protes itu adalah hak setiap warga negara, dan siapapun yang korup harus ditangkap," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya. (Rls/Edo)