SERGAPONLINE.COM JAKARTA - Setelah mengalami kemandekkan selama bertahun tahun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akan di hapuskan dari program legislasi nasional tahun 2020. Panitia kerja atau Panja RUU PKS sendiri mengungkapkan bahwa RUU PKS ini di tarik akibat pembahasan nya yang di anggap sulit. Di hapuskan nya RUU PKS ini menuai reaksi dan kekecewaan dari beragam pihak,  termasuk anggota DPRD kota Jayapura Ulrike Stephanie Tamara Latumahina, SH.

Kader Wanita muda yang juga menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD I) Partai Golkar Provinsi Papua ini menyesalkan jika RUU PKS di hilangkan dari Prolegnas 2020. Terkait hal ini.

Ulrike menjelaskan bahwa angka kekerasan seksual di Indonesia terbilang masih sangat tinggi. Menurut laporan komnas perempuan, pada tahun 2019 lalu jumlah kekerasan seksual sebanyak 4.898 kasus. Jumlah itu terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual pada ranah personal berjumlah 2.807 kasus dan kekerasan seksual pada ranah komunitas berjumlah 2.091 kasus.

Ulrike juga menambahkan keberadaan UU PKS menjadi sangat penting karena di dalam nya memuat hal - hal yang tidak di atur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti mengatur jenis kekerasan seksual, eksploitasi seksual hingga pemaksaan perkawinan.  "Jadi amat di sayangkan jika RUU PKS ini di hilangkan, karena RUU PKS tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban sekaligus juga dapat mencegah terjadi nya kekerasan seksual” ujarnya.(Jeni)