SERGAPONLINE.COM KUANSING - Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Drs H Mursini MSi langsung menghadiri Rapat Paripurna DPRD Senin (29/6 2020) diruang rapat paripurna.

Adapun agenda rapat pandangan Umum Faksi-Faksi DPRD Kuantan Singingi terhadap keterangan Laporan pertanggung jawaban Bupati tahun 2019. Juga tetap memakai protokol kesehatan  dengan mengecek suhu tubuh, memakai masker,dan jaga jarak sebelum memasuki ruang rapat agar terhindar dari wabah virus covid-19 yang saat ini kuansing sudah ada pasien positif sebanyak 6 orang.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil l zulhendri  melaporkan dari 35 anggota yang hadir sebanyak 27 orang tidak hadir 8.orang dalam arahannya mengatakan seperti kita ketahui bersama pada tanggal 2 juni yang lalu telah menyampaikan LKPJ dari pemerintah ke DPRD, keterlambatan dari pembahasan dari komisi di akibatkan dengan ada situasi yang saat ini dan keterbatasan dan juga kurangnya dari dinas yang kurang koorferatif dalam pembahasan LKPJ.dan banyaknya temuan yang tidak sesuai ketika Komisi turun kelapangan, sebut Zulhendri.

Para penyampai Faksi dari golkar mengatakan Hendri Yubet, berdasarkan hearing beberapa hari yang lalu dan dari fraksi Golkar meninpulkan beberapa hal diantaranya pemerintah harus meningkatkan pengawasan secara efektif dan efesien, terbukti banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai dan disinyalir pengerjaanya asal-asalan tahun 2019 sehingga masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan seperti pembangunan embung di desa giri sako yang sudah diangarkan dan sudah di tetapkan pembangunannya, namun sampai saat ini tidak selesai dan diminta kepada dinas terkait agar mengevaluasi kegiatan pekerjaan tersebut.

Kepada Dinas PUPR badan Inspetorat agar turun kelapangan dan mengukur ruas jalan teluk Pauh yang dikerjakan tahun lalu dan tidak sesuai dengan situasi pengerjaanya.

Kemudian Fraksi Golkar juga menyayangkan ketidak terurusanya Balai Benih Ikan Teso yang semakin hari semakin memprihatinkan, bangunannya yang rusak atapnya pada bolong serta lantainya yang sudah pecah, padahal ini kerupakan pendapatan Asli Daerah dari sektit pertanian, untuk menjaga yang sudah ada saja pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak mampu apalagi pembangunan yang baru, oleh sebab itu diminta kepada pemerintah agar mengangarkan kembali sarana dan prasarana pada BBI tahun 2021 mendatang.

Kemudian meminta kepada Dinas perikanan agar memperbaiki alat beras Ekscapator yang mengalami kerusakan dari tahun 2018, jika di biarkan semakin parah.

Untuk Dinas BPKAD agar mendata kembali aset daerah seperti kebun karet milik pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang semakin hari semakin berkurang jumlah ukuranya yang sebelumnya keseluruhan 100 Hektar dan pada tahun 2016 tinggal 92.7 Hektar saja. Tutup Hendri Yubet.

Fraksi Nasdem Jhonson Sihombing, sangat menyangkan adanya status di media sosial tentang pertarungan yang terjadi antara mantan Bupati Dua priode H Sukarmis dan Wakil Bupati Kuantan Singingi H Halim yang seharusnya tidak ditampilkan di media sosial seperti yang terjadi saat ini.

Fraksi PDI yang disampaikan oleh Surya mandala Putra pandangan umum fraksi menyebutkan masukan dan saran dari fraksi PDIP sebagai berikut

1. Sebagai peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak  (KIA) harus memiliki Identitas Anak namun sosialisasi tudak dilaksanakan dengan baik sehingga timbul berita hoak bahwa keberadaan KIA untuk anak masuk sekolah.

2. Memaksimalkan kembali peranan kantor camat dan kantor desa dalam pengurusan identitas masyarakat seperti KTP, KK, Akte kelahiran, KIA dan lain-lainya.

3.Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta sosialisasi untuk proses pembangunan.

Fraksi PKB Agung Rahmat Hidayat dalam pandangan umumnya mengatakan menurut Undang-undang no 9 tahun 2015 serta laporan kepala daerah tentang penyelenggaraan pemerintah daerah peraturan daerah Nomor 13 tahun 2019 dalam pembahasan terhadap kinerja daerah merupakan hal penting terkait efesiensi serta melihat keberhasilan dan kegagalan kepala daerah. (Rls/Rus)