Home | Politik | Ekonomi | Hukrim | Sport | Lifestyle | Riau | Pekanbaru | Regional | Internasional | Indeks Berita
 
Sekdes Tulumbaho Tak Terima Di Berhentikan Dari Jabatannya
Kamis, 09-01-2020 - 07:31:08 WIB
Sekdes Tulumbaho Invantri Heartman Buaya
TERKAIT:
 
  • Sekdes Tulumbaho Tak Terima Di Berhentikan Dari Jabatannya
  •  

    SERGAPONLINE.COM NIAS - Merasa tidak adil dengan keputusan Kepala Desa Tulumbaho  dan Camat Sogae'adu, Sekretaris Desa Tulumbaho keberatan atas pemecatan dirinya dari jabatan sekdes lalu di mutasikan menjadi Kepala Dusun.

    Sekdes Tulumbaho Invantri Heartman Buaya (IHB) Warga Desa Tulumbaho, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias Sumatera Utara, Selasa,07/01/2019/ mengatakan bahwa, dirinya telah diberhentikan dari jabatan sekdes dan dimutasikan menjadi kadus tanpa alasan yang jelas.

    Selanjutnya IHB menuturkan bahwa keputusan yang diambil oleh Kepala Desa Tulumbaho (Anugrah Kristian Buaya) disertai dengan Surat Rekomendasi Camat Sogae'adu (Eliman Mendrofa) tersebut Cacat Hukum dan sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku.

    Lanjut IHB, pemberhentian/mutasi perangkat desa harusnya sesuai mekanisme, semua sudah tertuang di UU No 4 tahun 2014 serta Permendagri No 67 tahun 2017,

    Saya  menjabat jadi Sekretaris Desa dari tahun 2015 dan saya tau persis bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, akan tetapi saya merasa dirugikan atas keputusan Kepala Desa Tulumbaho tersebut.

    Lanjut IHB, Rekomendasi Camat Sogae'adu dikeluarkan Tanggal 11 Desember 2019 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tulumbaho Tanggal 12 Desember 2019.

    Saya benar-benar kaget, atas keputusan Kepala Desa tersebut tanpa ada Surat Peringatan dan Pembinaan sekiranya ada kelalaian saya sebagai Sekretaris Desa.

    Padahal tanggal 10 Desember 2019  saya mendatangi Kantor Camat, koordinasi terkait RKPDes tahun 2020.

    Karna merasa dirugikan maka tanggal 17 Desember 2019, secara resmi saya melayangkan surat keberatan atas keputusan tersebut kepada Kepala Desa Tulumbaho.

    Pada hari yang sama juga saya mendatangi Kantor Camat Sogaeadu dan menghadap Kasi Pemerintahan (Bezisokhi Gulo) mempertanyakan atas dasar apa Kepala Desa Tulumbaho memberhentikan saya dan atas dasar apa Camat Sogaeadu mengeluarkan rekomendasi pemberhentian saya.

    Dijelaskan Kaspem alasan Kepala Desa Tulumbaho adalah karna sekdes tidak mau memverifikasi SPJ APBDes 2019. Lanjut kaspem, Dan sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Sogae'adu pun saya sudah menyarankan Kades Tulumbaho untuk menunda dulu keputusan tersebut.

    Dalam hal Rekomendasi itu atas petunjuk Camat sebagai Pimpinan dan wajib saya ikuti, tandas kaspem

    Jelas IHB kepada wartawan online sergap, Surat keberatan saya tanggal 17 Desember 2019 tidak ditanggapi oleh Kepala Desa Tulumbaho, lalu secara resmi tanggal 23 Desember 2019 saya melayangkan surat keberatan kepada Camat Sogae'adu agar meninjau ulang Keputusan Kepala Desa Tulumbaho tersebut dan tidak juga ditanggapi, maka tanggal 6 Januari 2020  saya kembali melayangkan  surat susulan kepada Camat Sogae'adu dan sampai sekarang masih belum ada jawaban/tanggapan.
     
    Seharusnya Surat Keputusan tersebut harus berlandasan hukum.
    Dan Keputusan Kepala Desa Tulumbaho melanggar ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,” terang IHB.

    Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

    Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
    Perangkat Desa berhenti karena:
    meninggal dunia,
    permintaan sendiri, dan
    diberhentikan.

    Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena,
    usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
    dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
    berhalangan tetap,
    tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
    melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

    Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

    Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

    Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
     
    Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut,
    Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

    Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena,
    ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

    dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

    tertangkap tangan dan ditahan; dan
    melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
     
    Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
    Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

    Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

    Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

    Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
    mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
    penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
    Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

    “ Dari ketentuan peraturan diatas, jelas Kepala Desa  Tulumbaho telah melanggar ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,” terang IHB

     
    IHB Juga menilai,  sanksi bagi Kades yang melakukan pelanggaran tersebut diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 29 dan 30.

    Dalam pasal 29 berbunyi Kepala desa dilarang: a. Merugikan kepentingan umum. b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat. e.

    Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat. f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.

    Sedangkan masalah sanksi yang diberikan diatur dalam pasal 30 (1). Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya dalam pasal 30 (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.ungkap Ivan.


    Setelah mendapat kan informasi itu, besoknya wartawan sergap online langsung mengkonfirmasikan Kepada pak camat Sogaeadu, Rabu,08/01/2019/pagi, melalui Kasi Pemerintahan Bazisôkhi Gulö Mengatakan, yang mengambil keputusan dalam hal ini  adalah kita pastikan dulu adalah Kepala Desa Tulumbaho, yang tau dan menikmati.

    Sedangkan Pemerintah Kecamatan dalam hal ini hanya sekedar mengetahui, dan jika seseorang Camat mempunyai keyakinan, maka dia mengeluarkan rekomendasi. Betul ya...?

    Kemudian, terkait dasar hukum pemberhentian Sekretaris Desa Tulumbaho tersebut,bukan ranah saya,dan saya katakan itu bukan ranah saya.

    Begitu juga saat di tanya terkait status kepala Dusun yang baru satu bulan menjabat di mutasikan jadi sekdes, kasi Pemerintahan pun tak bisa memberi jawaban, itu bukan ranah saya.Ungkapnya. (RG)



     
    Berita Lainnya :
  • Pemprov Kepri Segera Operasikan Rumah Singgah di Batam dan Jakarta, Wujud Pelayanan Kesehatan Prima
  • DPC AWI Rokan hulu, Peringati Hari Pers Nasional di pulau Pasumpahan, Begini harapan ketua AWI
  • Wujudkan Zero Carbon City, Pemko Pekanbaru Jalin Kerjasama dengan Kota Kawasaki
  •  
    Komentar Anda :

     
        Indeks Berita
    01 Pemprov Kepri Segera Operasikan Rumah Singgah di Batam dan Jakarta, Wujud Pelayanan Kesehatan Prima
    02 DPC AWI Rokan hulu, Peringati Hari Pers Nasional di pulau Pasumpahan, Begini harapan ketua AWI
    03 Wujudkan Zero Carbon City, Pemko Pekanbaru Jalin Kerjasama dengan Kota Kawasaki
    04
    05
    06
    07 Sholat Subuh Harmoni Kapolres Pelalawan Di Mesjid Roisyam Gang 2000 Pangkalan Kerinci Timur
    08 Pemda Rohil Terima 3 Penghargaan dari Kementerian Keuangan
    09
    10 Kapolres Kampar Meyampaikan Ucapkan, " Selamat Hari Pers Nasional Kepada Seluruh Insan Pers"
    11
    12
    13 Riau Tancap Gas Lakukan Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting
    14 Polsek Logas Tanah Darat Minta Warga Desa Sukaraja Tidak Terprovokasi Isu Video Penculikan Anak, Ternyata Begini Faktanya
    15 Syahrial Hadiri Musrenbang di Kecamatan Rupat
    16 Bayi Berumur Dua Hari Hasil Hubungan Gelap Ditelantarkan, Pasangan Kekasih Di Luar Nikah Ditangkap Polres Rohul
    17
    18
    19 Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Kunjungi PT Transjakarta
    20 PT Imbang Tata Alam (ITA) Gelar Edukasi Jurnalistik Bersama PWI dan AJOI Bengkalis
    21 Gubernur Riau Minta Kepsek Laporkan Jika Ada Oknum PNS Nakal
    22
     
     
     
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Sergaponline.com