SERGAPONLINE.COM MANDAU - Guna melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, Komisi I kunjungi UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kecamatan Mandau, pada Senin (9/12/19).

Kedatangan Anggota DPRD Bengkalis dari Komisi I yang dihadiri Wakil Ketua Komisi I H. Arianto, Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto, Anggota Febriza Luwu, Al Azmi, Sanusi, Sugianto, Mustar J Ambarita dan Syahroni Untung di sambut langsung oleh Kepala Disdukcapil Kab. Bengkalis Renaldi serta Kepala UPT Disdukcapil Kec. Mandau Irdawati beserta staf.

Mewakili Komisi I Nanang Haryanto yang juga sekretaris Komisi I menjelaskan maksud kedatangan atau kunjungan ke UPT Disdukcapil di Kecamatan Mandau untuk melihat pelayanan administrasi kependudukan.

"Sengaja kami datang dari komisi I DPRD Kab. Bengkalis mengunjungi UPT Capil Mandau karena di sini menyangkut dua kecamatan, Bathin Solapan dan Mandau yang selama ini dari masyarakat Mandau selalu mengeluhkan terkait pelayanan yang kurang prima, jadi kedatangan kami ke sini yang pertama ingin melihat langsung bagaimana pelayanan yang dilakukan UPT Capil Mandau ini, memang perlu kita dukung untuk kedepannya supaya UPT ini semakin baik, tahun ini kita mengusulkan untuk melakukan pelayanan secara online”, Jelasnya.

Lanjut Nanang "Tentu kita harus melengkapi infrastrukturnya, sehingga pelayanannya betul-betul maksimal dari Capil ke masyarakat, jadi intinya kami dari Komisi I akan mendukung program yang dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil karena ini menyangkut pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kemudian terkait masalah calo ini kita berharap sama-sama kita berantas, mengenai suket (surat keterangan sementara), berlaku sampai KTP, KK yang telah di cetak (KTP atau KK asli Siap)”, Ucap Nanang saat di wawancara.

Kepala dinas Disdukcapil Renaldi mengungkapkan bahwa Disdukcapil sudah berusaha berbagai langkah untuk menimalisir percaloan.

"Kami sudah melakukan langkah untuk menimalisir praktek percaloan, bagaimanapun upaya kami menghalangi mereka kalau masyarakat tetap menggunakan kami tidak bisa apa-apa, jadi saya mohon bantuan masyarakat menyadari itu, untuk mengantisipasi maraknya percaloan. Masyarakat dihimbau untuk mengurus sendiri, jika ada kesalahan identitas seperti, nama, umur, dan alamat sebelum dicetak, bisa langsung diklarifikasi, itu keuntungan jika diurus sendiri." Jelasnya.

Sementara itu wakil ketua komisi I H. Arianto menegaskan jika di UPT terjadi kekosongan pegawai-pegawai hendaknya di ambil alih atau di ganti secepatnya.

"Supaya pelayanan terkomodir dengan baik tanpa ada hambatan, apabila terjadi kekosongan pegawai di UPT Ini kita minta pengisian kekosongan tersebut pegawai dari dalam jangan dari luar karena sudah mengerti dan berpengalaman di bidangnya, kita mendukung itu, " Tegasnya.

Selanjutnya anggota DPRD Sanusi menjelaskan keterlambatan proses pembuatan dapat terjadi karena beberapa faktor salah satunya jaringan.

"Apabila tidak ada kendala jaringan maka proses pembuatan bisa dilakukan secepatnya, kita berharap supaya proses pembuatan akte dan lainnya dapat siap secepatnya, "Ucap Sanusi.

Kemudian anggota DPRD Al Azmi menghimbau supaya Kebersihan Gedung Untuk untuk tetap di jaga.

"Disdukcapil merupakan pusat pelayanan administrasi kependudukan. Oleh sebab itu, segala pelayanan maupun kebersihannya harus dijaga dengan baik.

Di kesempatan yang sama Anggota DPRD Febriza Luwu mengingatkan supaya melayani masyarakat sebaik mungkin dan menegaskan kepada petugas agar tidak mempersulit warga dalam mengurus KTP, KK, dan berkas lain yang merupakan tupoksi dari Disdukcapil.

“Perlu dan dianggap penting untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Disdukcapil tentang proses cetak KTP, KK dan Akte.

Pelayanan yang diberikan harus sepenuh hati, ikhlas agar proses yang sedang berjalan menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat sehingga tidak akan ada terdengar keluhan yang terjadi, jangan pernah persulit orang, layani Masyakat dengan baik,” imbuhnya.(rls/fa)