SERGAPONLINE.COM JAKARTA – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., menghadiri Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wilayah Sumatera dan Jawa di Auditorium Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai kebijakan, mekanisme, dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), mitigasi perubahan iklim, serta mendorong pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan.

Workshop tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam langkah nyata sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami perkembangan kebijakan lingkungan hidup nasional, khususnya tata kelola Nilai Ekonomi Karbon.

“Pengendalian emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memahami kebijakan dan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon agar dapat diterapkan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan potensi daerah,” ujar Bupati Kampar Ahmad Yuzar.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan pengendalian emisi dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan pemahaman yang memadai, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi pengurangan emisi sekaligus mendukung pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

“Kampar memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dikelola secara bijaksana. Kita ingin pembangunan terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, koordinasi, perencanaan, dan langkah nyata harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Workshop ini turut menghadirkan sejumlah pejabat dan narasumber terkait, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat; Deputi PPITKNEK Ir. Ary Sudijanto, MSE; Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc.; serta Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi Dr. Mitta Ratna Djuwita, S.P., M.A.

Dalam konteks kebijakan nasional, tata kelola Nilai Ekonomi Karbon menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target pengendalian emisi gas rumah kaca. 

Penerapannya memerlukan dukungan data yang akurat, perencanaan yang terintegrasi, serta mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan" Tambah Bupati Kampar lagi. 

Bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, pemahaman terhadap kebijakan tersebut menjadi bekal penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam, serta mengidentifikasi peluang kontribusi daerah dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Melalui partisipasi dalam workshop ini, Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara seimbang" Harap Bupati Kampar. 

Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan serta program yang sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian alam.(rls/res)