SERGAPONLINE.COM SIAK — Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si., berinisiatif menjawab tiga pertanyaan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Jawaban itu ditunjukkan pada sejumlah langkah berbasis kerja lapangan, mulai dari memperkuat pencegahan di tingkat kampung, memperbanyak alat pemantau tinggi muka air tanah (TMA) di kawasan gambut, hingga perlunya ahli water management di tiap Kecamatan rawan gambut.

Mantan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang  memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan persoalan Karhutla itu, menyebutkan bahwa dirinya dan warga Riau sebagai korban bencana asap yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Anak saya juga korban Karhutla, terkena asma akut dampak asap secara berulang. Ini adalah bencana akibat perbuatan manusia dan seharusnya bisa dicegah,” ungkap Afni, Sabtu (3/10/2026).

Afni menyebutkan bahwa pertanyaan Presiden kepada para pakar saat dikumpulkan di Istana Negara sebelumnya menjadi perhatian baginya. Dengan latar belakang riset disertasi S3 dan kajian yang selama ini dilakukannya mengenai Karhutla, ia mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman kerja di lapangan.

Pertanyaan pertama, bisakah kawasan hutan dibebaskan dari Karhutla? Menurut Afni, jawabannya bisa, tetapi persoalan di bagian hulu harus terlebih dahulu diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan kawasan hutan produksi yang masih banyao bersinggungan dengan lahan garapan masyarakat.

Afni menilai kebijakan penanganan Karhutla tidak cukup hanya dibuat di tingkat elite atau pemerintah pusat. Kebijakan tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja kolaboratif hingga tingkat kampung dan desa.

“Jangan selesai hanya dengan kebijakan di ranah elite. Kebijakan itu harus lahir sampai ke tingkat kampung. Kami rakyat Siak ingin langit biru, dan itu sangat bisa diwujudkan jika masalah hulunya diselesaikan. Seluruh perusahaan yang berada di wilayah gambut pastikan segera temu gelang. Yang paling sulit menjaga gambut pada lahan masyarakat, karena itu jika di lahan berkonflik lebih baik segera diselesaikan melalui TORA ataupun Perhutanan Sosial,” ujarnya.

Pertanyaan kedua, bisakah gambut di kawasan hutan tidak terbakar? Afni menjawab bisa, dengan syarat kondisi gambut harus dipastikan tetap basah. Salah satu caranya adalah memperbanyak alat pemantau tinggi muka air tanah (TMA). Menurutnya, alat tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi gambut secara berkala sehingga potensi kekeringan dapat diketahui lebih awal.

Afni menjelaskan, satu alat pemantau TMA memiliki radius pemantauan sekitar 25 kilometer. Dengan luas kawasan hutan Siak yang disebutnya sekitar 400 ribu hektare, dibutuhkan sekitar 167 hingga 169 titik pemantauan untuk mendapatkan pemantauan yang lebih merata.

Pemantauan tersebut, sambung Afni, bahkan dapat dilakukan secara digital. Ketika tinggi muka air tanah berada di bawah ambang aman, sistem dapat memberikan peringatan sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan, termasuk meminta penghulu kampung melakukan penyekatan kanal.

“Kalau warna merah ada di Dayun, saya sebagai bupati bisa langsung telepon penghulu. Wilayah bapak sudah warna merah, tolong segera sekat kanalnya supaya air tidak pergi ke mana-mana,” jelas Afni.

Bupati perempuan pertama di Siak itu juga menunjukkan alternatif alat pemantau TMA yang lebih murah dan dapat dibuat masyarakat. Perangkat sederhana dapat dibuat menggunakan pipa paralon dan botol air mineral sebagai bandul dengan biaya sekitar Rp600 ribu. “Manual tidak masalah. Tinggal kita tugaskan untuk dipantau secara rutin, terutama pada musim-musim kemarau,” ujarnya.

Afni menegaskan, pencegahan Karhutla di lahan gambut tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, imbauan, atau pengerahan pasukan ketika kebakaran sudah terjadi.

“Kalau pemadaman, mau berapa pun pasukannya dan apa pun alatnya, kalau gambut sudah terbakar, sudah berat. Lebih murah mencegah dengan cara memastikan gambut tetap basah,” ungkap Afni. 

Karenanya Afni meminta pemerintah pusat melihat pengelolaan gambut berdasarkan kesatuan hidrologis gambut (KHG), bukan semata berdasarkan jumlah hotspot. Sebab, dukungan dan program pemerintah pusat harus memperhitungkan karakteristik satu kesatuan hidrologis karena pengelolaan gambut harus dilakukan sejak musim hujan, bukan baru ketika musim kemarau.

Afni juga mengingatkan agar persoalan Karhutla tidak semata-mata diarahkan kepada perusahaan. Menurutnya, pencabutan izin secara serampangan juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kawasan tersebut kemudian masuk dalam klaim atau penguasaan masyarakat.

“Jangan sedikit-sedikit perusahaan. Mencabut izin perusahaan juga tidak boleh serampangan. Pagi dicabut izinnya, siang pasti sudah masuk klaim-klaim masyarakat. Itu bahaya, malah akan membuat karhutla semakin menyala-nyala tanpa ada penanggungjawab wilayahnya,” ujar Afni.

Selanjutnya terkait rencana Presiden membangun sumur di lokasi Karhutla, konsep tersebut menurutnya perlu dikaji kembali agar anggaran benar-benar efektif. Menurut Afni pada sejumlah lokasi gambut, air sebenarnya relatif mudah ditemukan dengan menggali tanah. Karena itu, pembangunan sumur permanen di setiap titik rawan belum tentu menjadi solusi paling efektif.

"Tidak perlu buat sumur permanen, karena solusi air di lahan gambut terbakar ada di bawahnya. Setiap wilayah gambut pasti ada airnya. Kalau buat sumur belum tentu disitu terjadi kebakaran berulang, kasihan anggarannya nanti sia-sia," katanya.

Sebagai alternatif, Afni mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki ahli water management atau pengelolaan tata air gambut. Tenaga tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembukaan lahan gambut.

“Kalau perlu ada satu ahli water management di satu kecamatan. Siapa pun yang mau buka lahan di lahan gambut harus mendapat rekomendasi ahli water management,” ucap Afni.

Afni juga mengatakan kondisi ekologis Riau telah berubah akibat perkembangan perkebunan, permukiman, dan penggunaan lahan lainnya. Karena itu, tata kelola air juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekologis yang ada saat ini.

Harapan Afni, gagasan tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat pencegahan karhutla.

“Mencegah lebih murah dan lebih baik daripada memadamkan,” ujarnya.

Afni menegaskan, masyarakat Siak menginginkan langit biru. Menurutnya, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat bekerja bersama hingga tingkat paling bawah.

“Semoga saja disimak oleh Istana,” harap Afni.(rls/rest)