SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Penggunaan dana sebesar Rp10 juta yang diperuntukkan bagi pembangunan jembatan alternatif di Desa Teluk Sejuah, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, di duga kades Selewengkan, Jumat (21/8/2026).

Persoalan tersebut mencuat setelah muncul informasi mengenai kondisi fisik jembatan yang disebut masih sederhana dan menggunakan material kayu serta papan. Sementara itu, dana untuk pembangunan akses penghubung masyarakat menuju kawasan persawahan tersebut disebut telah ditransfer kepada Pemerintah Desa Teluk Sejuah.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, jembatan alternatif itu dibutuhkan masyarakat karena akses menuju lahan pertanian mereka terdampak pembangunan jaringan irigasi. Kondisi tersebut membuat masyarakat membutuhkan jalur penghubung sementara untuk tetap dapat beraktivitas menuju sawah.

Mantan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu, Syahrial, membenarkan adanya dana sebesar Rp10 juta yang pernah ditransfer untuk keperluan pembangunan jembatan tersebut.
“Dananya sudah saya transfer, tahun kemarin sepuluh juta rupiah,” ujar Syahrial sebagaimana dikutip dari pemberitaan DetakIndonesia.co.id.

Menurut Syahrial, dana tersebut merupakan bantuan yang terpisah dari anggaran pembangunan jaringan irigasi di wilayah Dusun Tua, Kecamatan Kelayang.
“Dari tahun kemarin sudah kami desak untuk dibangun, tapi Kadesnya malah menganggap enteng,” ungkapnya.

Adapun pembangunan jaringan irigasi yang dimaksud disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp8,2 miliar pada tahun 2024.

Infrastruktur tersebut dibangun untuk menyalurkan kebutuhan air dari Sungai Indragiri menuju lahan pertanian masyarakat yang mencapai ratusan hektare.
Kades: Dana Rp10 Juta Sudah Digunakan

Kepala Desa Teluk Sejuah, Elfizon, saat dikonfirmasi Sergaponline.com melalui sambungan telepon, Senin (18/8/2026), membenarkan adanya transfer dana sebesar Rp10 juta dari pihak Dinas Pekerjaan Umum.
Namun, Elfizon membantah jika dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

“Benar ada uang yang ditransfer kepada saya oleh pihak Dinas PU sebesar Rp10 juta. Dana itu untuk keperluan pembangunan jembatan alternatif sebagai akses masyarakat melakukan aktivitas ke sawah,” jelas Elfizon.

Ia menerangkan, pembangunan jembatan alternatif tersebut muncul karena akses masyarakat sebelumnya terputus akibat adanya pekerjaan pembangunan irigasi.

“Karena jalan ditutup oleh pembangunan irigasi, masyarakat tidak bisa melewatinya. Masyarakat kemudian meminta kepada pihak kontraktor untuk membantu membuat jembatan alternatif tersebut, dan pihak Dinas PU yang mengirim uang kepada saya,” katanya.

Elfizon menegaskan, dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan jembatan di beberapa lokasi.
“Uang itu sudah kita gunakan untuk membangun jembatan tiga titik,” ujarnya.

Terkait kondisi pekerjaan jaringan irigasi, Elfizon juga menyampaikan bahwa pihak desa hingga kini belum menerima hasil pekerjaan tersebut secara resmi.
“Kalau terkait masalah kondisi proyek irigasi, sampai sekarang belum ada kami serah terima, karena kondisi proyek irigasi sebagian ada yang rusak dan retak,” katanya.

Menurutnya, belum berfungsinya jaringan irigasi tersebut juga dipengaruhi kondisi cuaca.
“Kendalanya karena cuaca kemarau, sehingga irigasi tersebut belum berfungsi,” tambahnya.
LSM Gerak Minta Penggunaan Dana Dipastikan
Sementara itu, Ketua DPD LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Gerak), Emos Gea, meminta penggunaan dana Rp10 juta tersebut dapat dijelaskan secara terbuka dan dipastikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita minta kepada kepala desa, jika jembatan itu memang belum dibuat atau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, agar uang tersebut dikembalikan. Jangan sampai ada azas manfaat dengan berdalih mengatasnamakan kepentingan masyarakat,” tegas Emos.

Ia mengatakan, pihaknya juga berencana turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jembatan alternatif maupun pekerjaan jaringan irigasi yang menjadi sorotan.

“Kita juga akan segera turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Karena kita mendengar dana proyek irigasi tersebut sangat besar, tetapi kalau tidak berfungsi, tentu menjadi pertanyaan. Untuk apa menghamburkan uang negara kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat?” katanya.
Emos menambahkan, hasil investigasi lapangan nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Ini menjadi catatan bagi kami. Nantinya hasil temuan di lapangan akan kami kaji dan jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, kami akan menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum agar pelaksanaan kegiatan proyek irigasi tersebut dapat diperiksa dan diaudit kembali,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, persoalan penggunaan dana Rp10 juta tersebut masih membutuhkan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana serta kondisi fisik jembatan yang dibangun.

Penulis: Hadi Zega