SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Pelaksanaan proyek pembongkaran empat unit Jembatan CH (Callender Hamilton) pada ruas Jalan Pekanbaru–Batas Sumatera Barat disebut berjalan sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Hal tersebut disampaikan PPK 1.4 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau, Afdirman Jufri, ST, saat dikonfirmasi pada Senin (6/7/2026).

"Pelaksanaan pembongkaran jembatan CH dilaksanakan sesuai mekanisme kontrak. Termasuk pengadaan dan mobilisasi alat berat, semuanya sudah mengikuti ketentuan yang berlaku," ujar Afdirman.

Ia menjelaskan, paket pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp1,38 miliar dan dikerjakan oleh CV Asbaja Lamaju Sukses dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender.

Menurutnya, berdasarkan dokumen pelaksanaan pekerjaan, seluruh peralatan yang dibutuhkan telah dimobilisasi. Sebagian alat berat masih berada di lokasi pekerjaan, sementara sebagian lainnya telah dipindahkan karena tahapan pekerjaan tertentu telah selesai.

"Alat berat memang tidak harus selalu berada di lokasi. Ada yang masih standby dan ada yang sudah keluar karena pekerjaan pemecahan aspal di atas jembatan telah rampung," jelasnya.

Direktur CV Asbaja Lamaju Sukses, Aang, juga menyampaikan bahwa proses pembongkaran jembatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Meski demikian, pekerjaan sejauh ini dapat berjalan dengan baik.

"Tentu setiap pekerjaan di lapangan memiliki tantangan. Namun semuanya dapat kami atasi sehingga pekerjaan tetap berjalan sesuai rencana," kata Aang.

Ia juga membuka ruang komunikasi kepada insan pers maupun lembaga swadaya masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut.

"Kalau ada temuan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, silakan dikoordinasikan dengan kami. Kami tidak alergi terhadap kritik maupun masukan dari rekan-rekan pers dan LSM," tegasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (MAMPIR), Haryanto, menilai perpindahan alat berat dari lokasi proyek merupakan hal yang wajar apabila tahapan pekerjaan yang membutuhkan peralatan tersebut telah selesai.

"Tidak mungkin seluruh alat berat terus berada di lokasi apabila sebagian pekerjaan sudah selesai. Itu merupakan hal yang lazim dalam pelaksanaan proyek konstruksi," ujarnya.
Meski demikian, Haryanto menegaskan bahwa seluruh pekerjaan tetap harus mengacu pada kontrak dan ketentuan yang berlaku.

"Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap kontrak atau aturan yang berlaku, tentu perusahaan pelaksana harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan harus tetap menjadi prioritas dalam setiap pekerjaan infrastruktur," pungkasnya.

Penulis: Jasril chaniago