SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau melalui agenda entry meeting yang digelar pada Kamis (5/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih akuntabel serta tepat sasaran.

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026. Selain itu, pertemuan juga membahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 yang menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja tata kelola pembangunan di Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa LED yang disusun BPKP memiliki peran penting sebagai alat evaluasi objektif bagi pemerintah daerah dalam menilai kualitas perencanaan pembangunan.

Menurutnya, laporan tersebut membantu pemerintah melihat capaian pembangunan secara lebih jelas sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan.

“Melalui Laporan Eksekutif Daerah ini kita dapat menilai kinerja pembangunan dan kualitas perencanaan secara objektif, sekaligus mengetahui area yang perlu segera diperbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujarnya.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa secara umum pembangunan di Riau menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,31 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air minum layak, sanitasi, serta pasokan listrik selama 24 jam.

Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan persoalan tunda bayar di sejumlah kabupaten dan kota yang disebabkan oleh perencanaan pendapatan yang kurang akurat.

“Masalah tunda bayar harus menjadi pelajaran penting. Perencanaan pendapatan dan belanja daerah ke depan harus lebih realistis dan akurat. Kami juga mendorong pemerintah daerah beralih dari pendekatan yang berorientasi pada input menjadi berbasis hasil agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan anggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Ia berharap komitmen bersama tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga setiap kebijakan dan alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. ADV