SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Listrik telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern. Sebagai penyedia tenaga listrik terbesar di Indonesia, PT PLN (Persero) memiliki kewenangan untuk memastikan penggunaan tenaga listrik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu instrumen pengawasan yang digunakan adalah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan P2TL kerap menimbulkan polemik dan keluhan dari masyarakat, terutama terkait transparansi, prosedur pemeriksaan, hingga penetapan tagihan susulan yang dianggap memberatkan pelanggan.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), pelaksanaan P2TL tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis ketenagalistrikan, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Meskipun PLN berbentuk badan usaha milik negara, dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, perusahaan ini tetap harus menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Permasalahan yang sering muncul adalah ketika pelanggan merasa tidak memperoleh informasi **yang memadai mengenai hasil pemeriksaan P2TL**. Dalam beberapa kasus, pelanggan baru mengetahui adanya dugaan pelanggaran setelah diterbitkannya berita acara dan tagihan susulan dengan nilai yang cukup besar. Situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila proses pemeriksaan tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Prinsip kepastian hukum mengharuskan setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh PLN memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipahami oleh masyarakat. Pelanggan harus diberikan kesempatan untuk mengetahui dasar perhitungan tagihan susulan, bukti pelanggaran yang ditemukan, serta mekanisme keberatan yang dapat ditempuh. Tanpa adanya keterbukaan informasi, potensi sengketa antara pelanggan dan PLN akan semakin besar.

Selain itu, prinsip akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pelaksanaan P2TL. Petugas yang melakukan pemeriksaan harus bekerja secara profesional, objektif, dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Setiap hasil pemeriksaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum. Dokumentasi yang lengkap serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemeriksaan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil P2TL.

Dalam kerangka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), PLN juga perlu memperkuat mekanisme penyelesaian keberatan pelanggan. Saat ini, sebagian masyarakat masih menganggap proses pengajuan keberatan cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Padahal, pelayanan publik yang baik seharusnya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa praktik pencurian tenaga listrik dan manipulasi instalasi merupakan pelanggaran yang merugikan negara serta pelanggan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan P2TL tetap diperlukan sebagai instrumen pengawasan. Namun, penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara sebagai penerima layanan publik.

Ke depan, PLN perlu terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan P2TL dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi pelanggan. Dengan demikian, tujuan menjaga ketertiban penggunaan tenaga listrik dapat tercapai tanpa mengurangi rasa keadilan di tengah masyarakat. Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari keberhasilan menegakkan aturan, tetapi juga dari kemampuan memberikan kepastian hukum dan membangun kepercayaan masyarakat.

P2TL yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara bukan hanya akan memperkuat pengawasan penggunaan tenaga listrik, tetapi juga menjadi wujud nyata pelayanan publik yang berkeadilan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penulis: Abrar Taufik, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning