SETGAPONLINE.COM PEKANBARU - Kabar tak sedap menerpa SMP Negeri 1 Pekanbaru. Memasuki tahun ajaran 2025, sekolah berlabel favorit ini diterpa isu miring terkait dugaan pungutan biaya seragam yang dinilai tidak transparan. Fokus persoalan tertuju pada pengumpulan dana di Kelas VII Hanglengker yang diduga menyisakan tanda tanya besar bagi para wali murid, Jum'at (6/3/2026).

Berdasarkan investigasi dan keterangan yang dihimpun, setiap siswa diwajibkan menyetor uang sebesar Rp1.750.000 untuk penebusan baju seragam. Dana tersebut diketahui dikelola oleh seorang oknum berinisial AY yang bertindak sebagai koordinator penghimpun dana dari orang tua.
Namun, keresahan mulai muncul ketika terungkap adanya selisih harga. Diduga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp100.000 per siswa yang hingga kini raib dan belum dikembalikan kepada pihak wali murid. Riuh rendah keberatan ini pun sempat memanaskan ruang diskusi di grup WhatsApp kelas tersebut.
Hingga berita ini dirilis, pihak Kepala Sekolah SMPN 1 Pekanbaru Hj. Raja Izda Chairani, S.Pd masih memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilayangkan tim media belum mendapatkan respons sedikit pun, seolah enggan mengklarifikasi simpang siur yang terjadi di bawah kepemimpinannya.
Kutipan Tajam LSM MAMPIR
Menanggapi fenomena ini, Ketua LSM MAMPIR, Haryanto, memberikan pernyataan keras. Ia menilai ada pembiaran sistematis yang dilakukan pihak sekolah sehingga ruang bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi terbuka lebar.
"Kami sangat menyayangkan sikap manajemen SMPN 1 Pekanbaru. Ini bentuk lemahnya pengawasan sekaligus kurangnya ketegasan. Masa uang orang tua murid dijadikan ladang mata pencaharian? Ini modusnya halus, tapi praktiknya jelas-jelas memalak orang tua," tegas Haryanto kepada media.
Haryanto mendesak agar pihak sekolah segera membereskan "kekacauan" administratif ini dan mengembalikan hak para wali murid sebelum masalah ini berbuntut panjang secara hukum.
"Pihak sekolah harus segera bertindak mengembalikan uang itu. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk dan merusak nama besar SMPN 1 Pekanbaru. Kami juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru segera mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah tersebut. Kalau tidak mampu mengawasi hal sensitif seperti ini, ya lebih baik diganti saja!" pungkasnya.

Penulis: Hadi