SERGAPONLINE.COM KAMPAR – Pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Rabu (7/1), sempat diiringi kabar miring.

Beredar isu adanya pungutan uang kepada pejabat yang dilantik maupun dikukuhkan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelantikan tersebut berlangsung bersih dan tanpa pungutan satu rupiah pun.

“Saya tegaskan, pelantikan ini tidak ada pungutan apa pun. Nol rupiah. Jika ada yang menyebut sebaliknya, silakan buktikan,” tegas Ahmad Yuzar yang saat pelantikan berada di Jakarta menjenguk Gubri non aktif Abdul Wahid.

Menurutnya, seluruh proses mutasi dan promosi jabatan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme kepegawaian, tanpa transaksi atau kepentingan pribadi. Ia menyebut isu pungutan sebagai informasi yang tidak berdasar dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, yang melantik dan mengambil sumpah jabatan 43 pejabat, menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar rutinitas administratif.

“Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, bukan ajang kepentingan tertentu,” kata Ardi.

Sebanyak 1 pejabat eselon II, 14 pejabat eselon III, 20 pejabat eselon IV, serta 8 pejabat eselon III yang dikukuhkan, dilantik setelah melalui evaluasi dan pertimbangan matang sesuai regulasi kepegawaian.

Ardi juga mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak dalam pola kerja lama dan zona nyaman, mengingat tantangan pemerintahan tahun 2026 yang semakin kompleks.

“Saya instruksikan agar para pejabat yang dilantik hari ini menjadi motor penggerak inovasi di OPD masing-masing,” ujarnya.

Dalam arahannya, Ardi menegaskan kembali pentingnya Pakta Integritas dan disiplin ASN, seraya memastikan kinerja para pejabat akan dipantau secara ketat.

“Kedisiplinan adalah harga mati untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” tegasnya.

Pemkab Kampar berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang berkembang sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas pungutan

H