SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Komisi II DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bahas Finalisasi Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2026, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Kamis (20/11/2025).

Dalam pemaparannya, Plt. Kepala Dinas Perkebunan menjelaskan bahwa alokasi program pada APBD 2026 mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya.

Adapun program yang diusulkan meliputi program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi Riau, program Penyediaan dan Pengembangan Jasa Pertanian, program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, program Perizinan Usaha Pertanian, program Penyuluhan Pertanian, program UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan, dan program UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Dinas Perkebunan juga menyampaikan kebutuhan dukungan operasional, termasuk kondisi kendaraan dinas yang saat ini dinilai sudah tidak layak sehingga perlu dilakukan pengadaan untuk mendukung kegiatan lapangan.

Selain itu, dilaporkan bahwa bantuan bibit telah disalurkan kepada empat kelompok tani di empat kabupaten. Dinas meminta dukungan legislatif terkait penyediaan data lengkap sebaran bibit dari UPT. Fokus program tahun 2026 diarahkan pada komoditas kelapa, karet, dan sagu, serta adanya tambahan alokasi untuk pengembangan komoditas kopi dan sagu.

Dinas juga memaparkan bahwa saat ini terdapat 19 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), namun anggaran yang tersedia masih mengalami kekurangan sekitar Rp19 miliar, termasuk kebutuhan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang mencapai sekitar 30 ribu hektare.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat meminta penjelasan lebih detail mengenai lokasi CPCL yang berada di kawasan gambut, khususnya di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir. Ia menegaskan perlunya langkah konkret agar program dapat berjalan optimal, termasuk dukungan terhadap pembukaan lahan atau penebasan awal.

Pada kesempatan tersebut, Komisi II turut mengusulkan penambahan mobil dinas operasional bagi Dinas Perkebunan guna memperkuat kegiatan pengawasan serta penyuluhan di lapangan. Usulan ini selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau.

Untuk diketahui, rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau Adam Syafaat, didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau Androy Aderianda. ADV