SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Pasca Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat bermain “jatah preman alias japrem”, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar menjaga integritas dan tidak membiarkan adanya praktik jatah preman atau Japrem dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Jadilah jati diri sebagai kepala dinas. Jangan ada pihak lain yang bisa mengatur. Kepala dinas harus berdiri tegak sebagai pemimpin di instansinya,” tegas SF Hariyanto saat memberikan arahan di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025).

Hariyanto menekankan bahwa dirinya tidak memiliki tim luar yang mengatur kebijakan atau proyek di lingkungan OPD. Seluruh koordinasi pemerintahan, kata dia, hanya dilakukan melalui sekretaris daerah dan para asisten.

“Saya tidak punya tim di luar Sekda dan asisten. Kalau ada pihak ketiga yang ikut campur, jangan takut jabatan dicopot. Kalau takut dicopot, bekerjalah dengan benar,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam arahannya, ia juga menyoroti perilaku sebagian pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang kerap nongkrong di kedai kopi pada jam kerja. Menurutnya, hal itu mencederai citra pemerintah di mata masyarakat.

“Pejabat dan ASN jangan duduk di kedai kopi. Sedih kita kalau ASN tidak menjaga integritas, terutama kepala dinas. Bekerjalah dengan benar. Kalau salah, perbaiki,” kata Hariyanto.

Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi kelompok atau tim-tim tertentu yang membawa pengaruh buruk dalam tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Riau. “Tidak ada tim A, tim B, atau tim C. Saya tegaskan, tim saya hanya Sekda dan Asisten I, II, dan III,” ujarnya.

Di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun, SF Hariyanto meminta seluruh pejabat bekerja lebih fokus, efisien, dan transparan. Ia mengingatkan, pendapatan daerah saat ini tengah tertekan dan bahkan berpotensi turun signifikan.

“Masyarakat kita sedang susah, sementara keuangan dan pendapatan daerah ketar-ketir. Pendapatan daerah bahkan terancam turun hingga Rp1 triliun,” ungkapnya.

Dengan nada serius, ia menutup arahannya dengan pesan agar seluruh aparatur menjaga marwah dan profesionalitas birokrasi. “Jangan ada yang bermain di luar aturan. Tunjukkan kita bisa bekerja bersih, tanpa intervensi,” katanya. ADV