SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima serangkaian bantuan sosial dalam pertemuan bersama Komisi VIII DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Melati Gubernur Riau, Pekanbaru. Bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta ketangguhan masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial dan bencana.

Pj Sekdaprov Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan sejumlah kementerian dan lembaga. Ia menyebut bantuan ini akan sangat bermanfaat, khususnya bantuan dari BNPB dalam menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).A

“Kita hari ini dapat beberapa bantuan yang diberikan kepada Pemprov Riau. Mulai dari BNPB, kita dapat bantuan peralatan-peralatan terkait dengan karhutla,” ujarnya, Jumat (25/07/2025).

Dijelaskan, peralatan tersebut akan segera didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Penyaluran alat pendukung karhutla ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menangani titik-titik api secara lebih cepat dan efektif.

Adapun alat-alat yang diberikan yaitu, pompa 23hp dan kelengkapannya (4 unit), pompa 2hp dan kelengkapannya (50 unit), APD Karhutla (100 set), motor karhutla (6 unit), water tank portable (6 unit), Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) atau alat bantu pernapasan mandiri (6 unit).

“Bantuan peralatan karhutla nanti akan kita distribusikan ke kabupaten dan kota agar penanganan bisa lebih cepat dan merata," jelasnya.

Selain bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Riau juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Diungkap M Job, bantuan tersebut mencakup dukungan atensi berupa kaki dan tangan palsu untuk penyandang disabilitas, bantuan sembako bagi masyarakat rentan, serta pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II.

“Kemensos juga memberikan bantuan buffer stock logistik bencana yang sangat penting untuk mengantisipasi kondisi darurat,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga memberikan fasilitasi sertifikat halal gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Riau. Bantuan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 79 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

“Total sebanyak 19.382 Sertifikat Halal (SH) diberikan dengan nilai Rp4,45 miliar lebih. Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM agar bisa menembus pasar yang lebih luas dengan jaminan halal,” terangnya.

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga turut memberikan kontribusi dalam bentuk program kemaslahatan. Bantuan difokuskan pada program beasiswa haji bagi para santri di Provinsi Riau, yang dinilai sebagai upaya penguatan kapasitas keagamaan generasi muda.

“Kami berterima kasih kepada BPKH yang telah menaruh perhatian kepada santri di daerah. Program ini diharapkan memberikan motivasi kepada para santri untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat,” tutur Pj Sekda M Job.

Pj Sekdaprov menegaskan bahwa seluruh bantuan ini akan disalurkan secepatnya dan tepat sasaran. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengawal distribusi bantuan agar tepat guna dan tepat sasaran.

“Harapan kami, bantuan ini dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, bantuan seperti ini bisa terus meningkat baik dari segi jumlah maupun jenisnya.” pungkasnya.

Mei