SERGAPONLINE.COM JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD, Dr. Sumule Tumbo, SE, M.M., mendukung upaya mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Majlis Kerapatan Adat MKA-LAMR Datuk Seri Raja H.Marjohan Yusuf melalui, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR) yang juga Ketua Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR), Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, setelah bertemu dengan pejabat eselon dua di Kemendagri. Pada hari Rabu tgl (18/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Datuk Seri Taufik didampingi oleh Datuk M. Fadli, menjelaskan kegiatan BPP DIR, termasuk menerima dukungan dan konsolidasi, serta penyusunan naskah akademis DIR. Kemendagri meminta agar Riau menampilkan alasan yang kuat untuk menyandang status istimewa, dengan memperbanyak diskusi dan bukti-bukti konkrit pada semua lapisan masyarakat.

"Kami diminta untuk memperkuat argumentasi dan bukti-bukti yang mendukung DIR, sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak terkait tentang pentingnya status istimewa bagi Riau," ujar Datuk Seri Taufik.

Datuk Seri Taufik menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 100 komponen masyarakat yang mendukung DIR, termasuk Gubernur Riau dan Ketua DPRD Riau. "Kami berharap dengan dukungan ini, DIR dapat segera terwujud dan membawa kemakmuran bagi masyarakat Riau," ujarnya.

Datuk Seri Taufik juga menyebutkan bahwa BPP DIR akan terus melakukan konsolidasi dan pengumpulan data untuk memperkuat argumentasi DIR. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa DIR dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat Riau," katanya.

Pertemuan dengan Kemendagri ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Daerah Istimewa Riau. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan DIR dapat segera terwujud dan membawa manfaat bagi masyarakat Riau. Kemendagri akan terus memantau perkembangan DIR dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses ini.

Editor: Jasrilchaniago