Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024
Kamis, 08-05-2025 - 19:56:26 WIB 👁 8398
 |
| Foto: Rapat Pansus |
SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 mengadakan rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (5/5/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus Ginda Burnama, didampingi Anggota Pansus Androy Aderianda, Jons Ade Nopendra, Ayat Cahyadi, Manahara Napitupulu, Darmalis, dan Farida H. Saad.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala BPKAD Provinsi Riau Indra, Kepala Bapenda Provinsi Riau Eva Refita, Sekretaris BPKAD Provinsi Riau Ispan S. Syahputra, serta jajaran direksi dari BUMD dan anak perusahaannya, seperti PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), PT Riau Petroleum, PT PER, PT PIR, dan PT SPR.
Dalam rapat tersebut, Anggota Pansus Androy Aderianda mengajak seluruh jajaran BUMD untuk meningkatkan sinergi dalam menggali dan mengembangkan potensi bisnis daerah, guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kondisi Riau saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena itu kita semua perlu mencari solusi dan peluang bersama. Rapat ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membangun arah baru yang lebih produktif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Ginda Burnama menyoroti masih minimnya ketersediaan ATM BRK Syariah di pusat-pusat perbelanjaan seperti Indomaret dan Alfamart. Ia juga mendorong seluruh BUMD menggunakan BRK Syariah sebagai bank utama dalam sistem penggajian pegawai.
“Sistem di BRK Syariah perlu terus ditingkatkan. Kita ingin mendorong kolaborasi antarlembaga, sehingga BRK dapat semakin produktif dan kompetitif. Saya harap keberadaan ATM BRK dapat diperluas, khususnya di lokasi-lokasi strategis,” ujarnya.
Mei
Komentar Anda :