SERGAPONLINE.COM BENGKALIS - Bertempat di aula kantor camat bantan, seluruh kepala desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis Riau kembali melaksanakan musyawarah badan kerjasama antara desa (BKAD), musyawarah yang dipimpin oleh tiga kepala desa di antarannya turadi kades berancah, pasla kades pambang pesisir, junaidi kades resam lapis, dan bekerjasama antara desa (BKAD), dilakukan dengan tujuan untuk memilih dan menetapkan kepengurusan baru, karena kepengurusan yang lama telah berakhir masa jabatan.

Setelah melalui proses yang sangat alot dalam musyawarah tersebut, akhirnya berdasarkan berbagai pertimbangan seluruh peserta musyawarah yang di hadiri oleh kepala desa, BPD, kelembagaan masyarakat dan tokoh masyarakat telah sepakat memilih dan menetapkan kembali kepengurusan yang lama yakni Ketua H. Syamsudin. Wakil ketua agus sugianto, Sekretaris sugiono, Wakil sekretaris mursidin dan Bendahara Rupiah, mereka dipercaya kembali untuk memimpin badan kerjasama antara desa (BKAD) untuk priode 2019-2021 atau tiga tahun kedepan,  Karena di anggap mampu dan berhasil dalam mengelola anggaran.

Keberhasilan badan kerjasama antara desa (BKAD) di kecamatan bantan dalam mengelola anggaran tersebut bukanlah hal yang mudah, namun berkat kerjasama dan keinginan yang kuat oleh pengurus, maka akhirnya membuahkan hasil yang maksimal.

Anggaran yang dikelola oleh badan kerjasama antara desa (BKAD) dari tahun 2007 sampai 2014 bergerak dibidang usaha simpan pinjam usaha perempuan sebesar Rp.1.850.000.000. Dari program PNPM, Kemudian dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dikelola meningkat menjadi 3.600.000.000. Dari hasil atau jasa pengelolaan anggaran setelah di kurangi pembayaran gaji pengurus, silebihnya disalurkan pada masing-masing desa di kecamatan bantan dengan nilai yang berfariasi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kecamatan bantan dibawah kepimpinan camat Reza Novrendra adalah salah satu kecamatan yang berhasil mengelola dana anggaran Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) di Kabupaten Bengkalis dengan tingkat keberhasilannya sangat pantastis.

Hal ini tentu saja perlu menjadi contoh bagi kecamatan lain dalam mengelola anggara badan kerjasama antara desa (BKAD), sehigga dapat menunjang dan pengembangan usaha perempuan. (fa)