SERGAPONLINE.COM PEKANBARU  - Proyek pembangunan parit di depan Gedung RCH Pekanbaru menuai sorotan publik, Jumat (18/10/2024).
Pasalnya, proyek tersebut diduga sebagai "proyek siluman" karena tidak dilengkapi dengan papan informasi yang biasanya berisi keterangan tentang pelaksana proyek, anggaran, serta pihak penanggung jawab.
Ketidak terbukaan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran proyek ini.
Masyarakat sekitar menyampaikan keheranan atas proyek tersebut. "Kami sama sekali tidak tahu siapa yang menjalankan proyek ini dan berapa nilai anggarannya. Tanpa plang proyek, semuanya seperti sengaja disembunyikan," ujar salah seorang warga.
Pada saat awak media melaksanakan tugas peliputan dilapangan, Selasa (15/10/2024) siang, tidak ditemukan merk/plang proyek yang seharusnya di pasang secara permanen oleh kontraktor.
Pengawas lapangan bernama Andre dari Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi Riau tiba tiba datang dan menghardik wartawan yang sedang meliput proyek siluman dan mempertanyakan izin wartawan meliput proyek milik saudara Zulmansyah.
"Hoi... Kau ada minta izin memfoto? Saya dari kantor PWI Riau ini proyek milik Zulmansyah. Ku foto kau ya." kata Andre.
Wartawan meminta ketegasan kembali kepada Andre, ini proyek Zulmansyah? "Iya," tegas Andre.
Secara terpisah, mantan Ketua PWI Riau Zulmansyah Sukedang saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp di nomor 0811751XXX membantah memiliki proyek.
"Informasi dari siapa ya? Andre memang ada di PWI Pokja Kota Pekanbaru. Kantornya di PWI Riau. Tapi rasanya wartawan tidak ada main proyek. Apalagi saya. Gak pernah main proyek bro. Hati-hati fitnah yaa." ucap Zulmansyah membantah saat ditanya awak media.
Ketika wartawan menegaskan kembali terkait informasi bahwa proyek milik Zulmansyah bukan fitnah karena informasinya dari pengawas/mandor Proyek dilapangan bernama Andre. Lantas Zulmansyah meneruskan pesan percakapan dari seseorang yang tidak dijelaskannya.
"Ijin bang mohon di bantu mungkin Andre salah ngomong. Tapi nggak pernah nyebut nama abang (Zulmansyah,red)" Isi percakapan Zulmansyah dari seseorang yang dikirimnya ke Wartawan.
Aneh bin ajaib proyek tanpa merk/plank itu publik tidak mengetahui siapa tuannya dan nama perusahaan kontraktor pelaksana di lapangan serta jumlah nilai uang rakyat di alokasikan.
Situasi semakin menarik perhatian setelah nama Zulmansyah Sukedang, mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, dikaitkan dengan proyek tersebut. Namun, Zulmansyah dengan tegas membantah keterlibatannya. "Saya tidak ada urusan dengan proyek ini
 dan saya tidak bermain proyek," jelas Zulmansyah dalam keterangannya. Ujar Zulmansyah.
Ketiadaan papan proyek memicu spekulasi bahwa proyek ini bisa saja tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Sebagai peraturan umum, setiap proyek infrastruktur, terutama yang menggunakan dana publik, wajib mencantumkan informasi rinci agar masyarakat dapat mengawasi jalannya proyek. Hal ini sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait, termasuk pemerintah kota Pekanbaru dan instansi pelaksana proyek, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Publik berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan dan memberikan penjelasan agar kecurigaan tidak berlarut-larut.
Kontrol Publik dan Tanggung Jawab Pemerintah
Kasus seperti ini memperkuat urgensi perlunya pengawasan ketat dalam setiap proyek infrastruktur. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa ketidakjelasan seperti ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membuka celah bagi praktik korupsi.
"Transparansi dalam proyek pemerintah bukan hanya soal prosedur administratif, tapi juga bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang uangnya dipakai untuk pembangunan," ungkap seorang pengamat.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah dan penjelasan yang jelas terkait proyek pembangunan parit di depan Gedung RCH Pekanbaru. Akankah kasus ini menjadi awal perbaikan sistem, atau justru menambah panjang daftar proyek-proyek tak transparan?.
Dengan sorotan ini, diharapkan adanya klarifikasi resmi agar integritas pembangunan publik tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.

Penulis: Naso