SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Ini merupakan kali ke-13 Pemerintah Provinsi Riau berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Minyakapi hal tersebut, Penjabat (PJ) Gubenur Riau (Gubri) SF Hariyanto, berpesan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemprov Riau agar senantiasa bekerja dengan semaksimal mungkin untuk membangun daerah. Sehingga, Opini WTP tersebut dapat menjadikan penyemangat dalam meningkatkan kinerja di masa depan.

“Kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi Riau, saya minta untuk terus bekerja dan berkarya serta memberikan yang terbaik untuk membangun negeri ini. Sehingga, hasil pemeriksaan yang telah diberikan BPK dapat menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi Pemprov Riau di masa akan datang,” ujar SF Hariyanto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (30/05).

Dikatakan, Pemprov Riau telah berusaha melaksanakan program pembangunan dan membuat laporan keuangan dengan sebaik-baiknya. Program pembangunan tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang di kelola Pemprov Riau.

Oleh karena itu, ke depannya seluruh jajaran Pemprov Riau harus dapat selalu mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov Riau.

“Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektiv, efesien, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Selain itu, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit mengimbau kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Seperti perbaikan infrastruktur jalan yang berdampak pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Selanjutnya manajemen kas harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Riau agar semua kegiatan pemerintahan cepat berjalan tanpa hambatan keuangan. Kemudian, pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, untuk memastikan setiap alokasi dana digunakan sesuai dengan peruntukan dan prioritas," pungkasnya

Opini WTP, Ini Pesan Pj Gubri untuk Jajaran Pempov Riau

SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Provinsi Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023. Ini merupakan kali ke-13 Pemerintah Provinsi Riau berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Minyakapi hal tersebut, Penjabat (PJ) Gubenur Riau (Gubri) SF Hariyanto, berpesan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemprov Riau agar senantiasa bekerja dengan semaksimal mungkin untuk membangun daerah. Sehingga, Opini WTP tersebut dapat menjadikan penyemangat dalam meningkatkan kinerja di masa depan.

“Kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi Riau, saya minta untuk terus bekerja dan berkarya serta memberikan yang terbaik untuk membangun negeri ini. Sehingga, hasil pemeriksaan yang telah diberikan BPK dapat menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi Pemprov Riau di masa akan datang,” ujar SF Hariyanto di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (30/05).

Dikatakan, Pemprov Riau telah berusaha melaksanakan program pembangunan dan membuat laporan keuangan dengan sebaik-baiknya. Program pembangunan tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang di kelola Pemprov Riau.

Oleh karena itu, ke depannya seluruh jajaran Pemprov Riau harus dapat selalu mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov Riau.

“Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektiv, efesien, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Selain itu, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit mengimbau kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian. Seperti perbaikan infrastruktur jalan yang berdampak pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Selanjutnya manajemen kas harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Riau agar semua kegiatan pemerintahan cepat berjalan tanpa hambatan keuangan. Kemudian, pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik, untuk memastikan setiap alokasi dana digunakan sesuai dengan peruntukan dan prioritas," pungkasnya