Home | Politik | Ekonomi | Hukrim | Sport | Lifestyle | Riau | Pekanbaru | Regional | Internasional | Indeks Berita
 
Ketua Umum PJI: Dewan Pers Harus Gerakkan Pers Nasional Lawan RUU Penyiaran
Sabtu, 18-05-2024 - 21:04:35 WIB
Foto : Hartanto Boechori Ketua Umum PJI Persatuan Jurnalis Indonesia
TERKAIT:
 
  • Ketua Umum PJI: Dewan Pers Harus Gerakkan Pers Nasional Lawan RUU Penyiaran
  •  

    SERGAPONLINE.COM TULUNGAGUNG - Ketua Umum PJI Hartanto Boechori: Lembaga Penyiaran Tunduk UU Pers


    Saya Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) menolak keras draf revisi RUU Penyiaran” yang diinisiasi oleh DPR RI. Sikap saya itu sejak Rabu sore 15/5/2024 sampai Jum’at 17/5 jam 15.00 telah dipublikasikan 300 lebih media / jurnalis Anggota PJI. Sebagian besar berjudul “Revisi UU Penyiaran, Ketua Umum PJI Hartanto Boechori Setuju”. Dan sub judul “Penyiaran Bagian Giat Jurnalistik”.


    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu melalui Whatsapp kepada saya, Jum’at 17/5 jam 10.23 menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota PJI yang tegas menolak keras draf Revisi RUU Penyiaran yang jelas jelas bertujuan mengebiri dan memecah belah Pers serta sengaja mengadu domba kewenangan Dewan Pers dengan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Sehari sebelumnya, Ketua Umum PWI, Hendry Ch. Bangun juga memberi dukungan apresiasi.


    Saya memang setuju UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 direvisi karena memang tidak relevan. Lembaga penyiaran tak pelak bagian dari jurnalistik. Wajib tunduk pada UU Pers, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta Peraturan/Aturan Dewan Pers dan Peraturan/Aturan Organisasi Pers masing masing. Bukan tunduk pada KPI atau lembaga lain apapun.


    Yang saya tolak substansi draf revisi RUU penyiarannya. Penilaian saya, dipenuhi klausul hukum “amburadul dan super ngawur” serta dzolim. Saya yakin penyusunnya orang orang yang istilah Surabayaan, “lholak-lholok” atau “Nol Besar” atau sama sekali tidak mengerti dunia jurnalistik / Pers.


    Pendapat saya, dalam UU penyiaran, idealnya KPI berfungsi sebagai pengawas program siar. Untuk penindakan tetap wajib berkoordinasi dengan Dewan Pers dan atau Organisasi Pers masing masing. Bila KPI menemukan pelanggaran yang dilakukan program siar, KPI menyerahkan temuannya kepada Dewan Pers atau Organisasi Pers masing masing untuk diselesaikan melalui mekanisme Pers. Atau bisa juga dipisahkan kriteria antara program siar produk jurnalistik dan non jurnalistik. Dan KPI hanya sebagai pengawas program siar yang non jurnalistik, misalnya program hiburan. Kalau KPI dipaksakan menangani masalah Pers / jurnalistik, ya ngawur!


    Klausul hukum “amburadul” dan “super ngawur” serta dzolim yang saya maksudkan;
    Pasal 17, pasal 23, pasal 26A, pasal 27, pasal 28A, pasal 36A, pasal 39 dan pasal 40, mensahkan pembredelan Pers ala Orde Baru oleh KPI. Padahal pembredelan diharamkan dalam UU Pers.


    Belum lagi dalam pasal 42, lembaga penyiaran dipisahkan dengan dunia jurnalistik dan mendegradasi kewenangan Dewan Pers serta memecah belah dan mengadu domba Dewan Pers dengan KPI. Payah..! Lembaga penyiaran tak mungkin dipisahkan dengan dunia jurnalistik! Selama lembaga penyiaran mematuhi amanat UU Pers (berbadan hukum dan lain lain) serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik, lembaga penyiaran tunduk pada UU Pers. Segala permasalahan jurnalistik terkait lembaga penyiaran wajib diselesaikan oleh Dewan Pers dan Organisasi Pers masing masing. Bukan oleh KPI atau lembaga lain apapun.


    Pasal 50B ayat 2 huruf (c) lebih parah lagi, melarang penayangan eksklusif atau siaran langsung jurnalistik investigasi lembaga penyiaran. Ketahuilah Bung, Jurnalisme Investigasi itu kasta tertinggi dalam kegiatan jurnalistik! Melarang jurnalisme investigasi disiarkan langsung berarti menghalalkan “pembungkaman” atau sekurangnya “pengkerdilan” Pers atau dunia jurnalistik ala Orde Baru yang diharamkan dalam UU Pers.


    Pasal 50B ayat 2 huruf (k), mengatur konten siaran mengandung “penghinaan dan pencemaran nama baik” seperti di UU ITE. Mengherankan…, “Bapak / Ibu Dewan Terhormat” apa tidak paham atau justru ‘tutup mata” kalau peraturan yang memuat istilah ‘penghinaan dan pencemaran nama baik’ berpotensi jadi “pasal karet” dan pasti membatasi kebebasan Pers?! Sekali lagi saya pertegas, haram membatasi kebebasan Pers. Dalam UU Pers, urusan Pers sudah diserahkan pada Dewan Pers dan Organisasi Pers masing masing.


    Pasal 51 huruf E, juga tidak selayaknya. Masak penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan?! Sengketa penyiaran atau sengketa jurnalistik wajib diselesaikan sesuai amanat UU Pers!, titik. Wajib diterapkan mekanisme perselisihan Pers oleh Dewan Pers dan organisasi Pers masing masing.


    Sebenarnya masih banyak lagi klausul hukum yang jelas jelas menciptakan Peraturan Negara yang saling bertentangan atau saling berkelahi antar Undang-undang.


    Segera cabut draf Revisi RUU Penyiaran! Selanjutnya ajak Dewan Pers, Pakar Pers, Komunitas Pers dan Organisasi Pers yang kredibel untuk membahas RUU Revisi UU Penyiaran.


    Bila UU Penyiaran tetap mengandung cacat parah seperti saya maksudkan di atas, Pers pasti akan melawan. Khususnya anggota PJI pasti akan saya dorong untuk melakukan perlawanan ekstra keras.


    Seluruh komunitas Pers saya minta pro aktif melawan kengawuran dan kedzoliman RUU Penyiaran yang sedang digodog Dewan, sampai RUU Penyiaran itu dicabut dan bukan hanya sekedar melawan. Dewan Pers kita daulat sebagai motor penggerak seluruh elemen Pers Nasional.


    Reporter : Langgeng




     
    Berita Lainnya :
  • DPRD Kota Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna HUT Kota Pekanbaru ke-239
  • Pj Gubernur Lira Provinsi Riau Kavilah Sumarito Sukses Menggelar Hari Raya Idul Adha 1445.H Qurban Satu Ekor Sapi
  • Kepedulian Pegawai Qurbankan Dua Ekor Sapi Dan Dua Ekor Kambing Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan
  • Kabupaten Kampar Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan
  • Polres Bintan dan Polsek Jajaran Turunkan Personel Lakukan Pengaman Sholat Idul Adha 1445H/2024M di Seluruh Wilayah Kabupaten Bintan
  •  
    Komentar Anda :

     
        Indeks Berita
    01 DPRD Kota Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna HUT Kota Pekanbaru ke-239
    02 Pj Gubernur Lira Provinsi Riau Kavilah Sumarito Sukses Menggelar Hari Raya Idul Adha 1445.H Qurban Satu Ekor Sapi
    03 Kepedulian Pegawai Qurbankan Dua Ekor Sapi Dan Dua Ekor Kambing Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan
    04 Kabupaten Kampar Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan
    05 Polres Bintan dan Polsek Jajaran Turunkan Personel Lakukan Pengaman Sholat Idul Adha 1445H/2024M di Seluruh Wilayah Kabupaten Bintan
    06 Kapolda Riau Menghadiri Sholat Idul Adha 1445 H Tahun 2024, Sekaligus Serahkan 32 Sapi Limosin dan 20 Ekor Kambing
    07 Rutan Suasana Sholat Idul Adha Dan Qurban Di Rutan Pekanbaru, Plt Karutan Pekanbaru Sampaikan Hal Ini!
    08 Kapolsek Singingi dan Bhayangkari Polsek Singingi Gelar Bansos Dalam Rangka Memperingati HUT Bhayangkara ke-78
    09 Pj Wako Pekanbaru Tandatangani NPHD Bersama Dandim dan Kapolresta Pekanbaru
    10 Himbauan Kamtibmas di Minggu Kasih Polres Bintan dan Polsek Jajaran
    11 Keluarga Oknum Guru TK Dharma Wanita Talang 1 Tulungagung, Menantang Untuk Dipecat
    12 Pemkab Trenggalek Terapkan Investasi Lestari, Raup Ratusan Milyar dari Investor
    13 Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika SIK Kapolresta Pekanbaru Mendapatkan Penghargaan
    14 Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton Pimpin Sertijab Waka Polres Dumai Kompol Josina Ke Kompol Henryanto
    15 16 Rumah Terbakar di Rohul, Pj Gubernur Riau Datang Berikan Bantuan
    16 Bupati Rohil Pimpin Rapat Persiapan Festival Bakar Tongkang Tahun 2024
    17 Kapolresta Pekanbaru diwakili Waka Polresta Menjadi Narasumber Dalam Bimtek Pilkada 2024
    18 Bupati Trenggalek Sambut Kedatangan Atlit Peraih Medali Emas
    19 Pj Gubri Buka Evaluasi Kesehatan Ibu dan Anak, Fokus pada Pencegahan Stunting
    20 Polisi Ringkus Dua Pelaku Jambret Sadis Yang Tewaskan Korbannya
    21 3 Kali Beruntun, Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan TPID Berkinerja Baik di Kawasan Sumatera
    22 Kabupaten Bengkalis Raih Terbaik I Penghargaan Patriana Award 2023
     
     
     
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Sergaponline.com