SERGAPONLINE.COM JAKARTA - Kemendagri, Kemenvest, BPIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, para Gubernur,Bupati ,Walikota BJB dan lain lain hadir Rayakan hari ulang tahun ke 9 undang undang No.6 tahun 2014 sebagai bentuk syukur kita terima kasih kita. Pelaksananya adalah 3 organisasi besar yakni APDESI, ABPEDNAS dan PPDI ungkap Ketua Umum ABPEDNAS periode 2022-2028 Ir. H. Indra Utama MPWK dalam acara HUT ke -9 Undang undang Desa di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (19/3/23).

H. Indra, ABPEDNAS dengan Tupoksinya adalah membuat perencanaan desa, membuat program desa, mengawasi kinerja pemerintah sekaligus mengevaluasi penggunaan dana desa.

Kita harapkan dengan desa bersatu ini tidak ada lagi kepala desa dengan unsur DPD yang bersiteru. Kalau induknya sudah akur harusnya ke bawah akur dan kondusif, bebernya.

Kita ingin mendorong tgl 15 Januari sebagai hari desa yang bisa dirayakan setiap tahun walaupun hari ini belum ada keppresnya. Mudah mudahan setelah acara ini bapak presiden berkenan untuk mengeluarkan Keppres hari Desa, imbuhnya.

Kemudian kita juga berperan memastikan 10 persen APBN untuk dana desa. Kalau sekarang berkisar 1%, cukup namun belum maksimal mengembangkan kemajuan desa seutuhnya. Masih banyak desa-desa di bawah garis kemiskinan. Masih banyak stunting di desa- desa. Masih banyak jembatan yang rusak menyulitkan anak-anak berangkat ke sekolah Kita harapkan ada peningkatan dana desa yang makin banyak lagi manfaatnya untuk kepentingan desa, tegasnya.

Sementara itu ditempat yang sama
Ketua DPC ABPEDNAS kabupaten Langkat Sumut Irwanto menambahkan dengan adanya hari jadi desa nasional ataupun memperingati hari ulang tahun UU no.6 yang ke sembilan suatu prakarsa yang luar biasa.

Bisa bersatunya asosiasi APDESI, ABPEDNAS dan PPDI, kita berharap DPD sebagai fungsi pengawasan sosial kontrol di desa-desa. Kita juga berharap APDESI atau kepala desa dengan kami DPD dengan rumah besarnya ABPEDNAS bisa bekerja sama, jelasnya.

Agar bisa terwujud suatu pembangunan desa nasional sesuai dengan nawacita kita yang dicetuskan Bapak Joko Widodo. Membangun dari desa dan menata kota, nantinya Indonesia ini bisa menjadi suatu icon percontohan untuk dunia.

Sangat berharap kiranya APDESI benar bisa bekerja sama dengan DPD. Kalau DPD memberikan fungsi pengawasan, memberikan saran jangan merasa kecil ini yang harus dihilangkan. Jadi Langkat ini benar benar adem ayem. Jangan sampai terjadi lagi kepala kepala desa di Langkat masuk penjara dan kita sangat prihatin, tegas Irwanto.

Harapannya ketua kita tetap bersatu dan bersinergi. DPD ini bukan tandingan kepala desa. DPD adalah mitra kepala desa untuk duduk bareng bagaimana rakyat layak sejahtera, rakyat tidak bodoh dan rakyat tidak miskin.

Dengan adanya kucuran dana semakin besar 10% APBN DPC ABPEDNAS mendorong DPD agar benar -benar melakukan fungsinya Sesuai peraturan perundang undangan yang dipertegas Permendagri no 10 tahun 2006 serta peraturan perundangan lainnya, pungkasnya.

Acara ini di hadiri oleh hampir 21.000 Kepala Desa se Indonesia serta di hiburan musik antara lain Soneta group.

Reporter: Agus