SERGAPONLINE.COM, PEKANBARU-Drs H Syamsuar MSi, Bupati Siak yang lagi cuti kampanye Pilkada, dituding telah melakukan pembohongan publik pada acara “Kandidat Bicara” di Metro TV Jakarta, Kamis (8/3/2018) malam. Saat ditanya salah seorang panelis pada acara live itu, ‘’Apakah selama menjabat Bupati Siak dua periode, Anda pernah dilaporkan dugaan korupsi atau didemo?”, Syamsuar menjawab tidak pernah.

‘’Pada acara live di Stasiun Metro TV di Jakarta, Syamsuar dengan lugas ketika ditanya panelis menyatakan bahwa dirinya selaku Bupati Siak dua periode tidak pernah dituduh korupsi dan didemo, adalah bohong,’’ tegas Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Bowonaso Laia, kepada riausatu.com, Jumat (13/4/2018) pagi.

Syamsuar, tuding pria yang akrap disapa B Anas itu, telah melakukan pembohongan publik. Buktinya, pada 2016 LSM DPP KPK pernah melaporkan dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Siak tahun anggaran (TA) 2011 s/d 2016 ke penegak hukum, baik ke Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Meski, sebutnya, penanganan laporan tersebut berakhir tanpa kejelasan.

"Dalam laporan dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Siak tersebut, tercantum nama Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, dan kawan-kawan. Jadi, dari mana Syamsuar mengatakan dirinya bersih dan tak pernah dilaporkan diduga korupsi dan didemo,’’ ujar B Anas.

Dia lantas membeberkan beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Siak, antara lain dugaan penyimpangan Rp400 juta lebih proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Kelakap (Tahap I), diawali dengan dugaan rekayasa kontrak dan pemalsuan tanda tangan direktur utama perusahaan pemenang Ir Sulijar Situmeang dalam dokumen serta pembuatan rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas untuk memuluskan realisasi pencairan anggaran APBD senilai Rp.9.058.173.000 pada TA 2014. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK di Jakarta.

B Anas menegaskan, data dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Siak sejak TA 2011-2014 sangat luar biasa. Betapa tidak, dari laporan yang diterima sejumlah LSM terkait hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Riau dari tahun 2011 hingga 2014, sempat heboh. Bahkan, aparat hukum di Polda Riau dan Kejati Riau, tahun 2015 dan 2016 telah secara resmi meminta dan menerima bukti data penyimpangan (korupsi) dari LSM). Sayang, tuturnya, penanganan hukumnya di Polda Riau dan Kejati Riau hingga kini tak jelas.

Dia juga mengungkapkan dugaan penyelewengan dana bansos dan hibah Siak TA 2013, 2014, dan 2015. Ini hasil temuan BPK RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, berikut klarifikasi Kepala Inspektorat Kabupaten Siak Fally Wurendarasito kepada sejumlah awak media dan LSM. ’’Jadi sekali lagi, Bupati Siak non aktif Syamsuar mengaku tidak pernah dituduh korupsi oleh masyarakat, itu adalah pembohongan publik," pungkas B Anas.

Sayang, ketika dikonfirmasi Media, Jumat (13/4/2018) siang, via telepon selularnya, Bupati Siak yang lagi cuti kampanye Pilkada, Syamsuar, tidak berhasil dihubungi kendati nada masuk terdengar. Begitu juga ketika short massages system (SMS) diantar, tidak kunjung dibalas walau kiriman laporan menyatakan telah masuk. Dan dihubungi kembali, Sabtu (14/4/2018) pagi, Syamsuar tidak berhasil diklarifikasi kendati nada masuk kembali terdengar, dan SMS pun tidak dibalas sampai berita ini diposting. (so/rs)

Bawah, bukti tanda terima laporan LSM DPP KPK di Kejaksaan Agung.