SERGAPONLINE.COM PEKANBARU- Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) menuju Universal Healt Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Riau, kegiatan dalam rangka mengejar target perlindungan kesehatan bagi masyarakat itu, dipusatkan di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (30/8/2018).

Turut mendampingi Sekda Meranti, Asisten II Sekda. Meranti Drs. Syamsuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Drs. Bambang Supriyanto, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita, Kepala Dinas Sosial Drs. Asroruddin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Haryandi, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH.

Seperti dijelaskan Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Subagtel dan Jambi, Siswandi kegiatan FGD yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan 12 Kabupaten Kota Se-Riau ini dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Dimana Gubernur, Bupati dan Walikota serta perwakilan BPJS Daerah berperan dalam mencapai Universal Healt Coverage sebesar 95 persen.

"Kita ingin mendorong terwujudnya Universal Healt Coverage sebesar 95 persen sesuai Intruksi No. 8 Tahun 2017," ujarnya.

Ia berharap dalam Focus Group Discussion itu, menghasilkan saran dan gagasan serta perumusan kerjasama dalam mencapai Universal Healt Coverage.

Sejauh ini UHC Provinsi Riau baru mencapai 67.8 persen, atau mencakup 4 Juta lebih penduduk Riau. Artinya untuk mencapai angka yang telah ditargetkan yakni 95 persen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota harus bekerja keras mengejar angka 33 persen lagi.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau H. Achmad Hijazi, dalam sambutannya, mengapresiasi kegiatan FGG UHC yang digelar oleh BPJS Kesehatan Wilayah Subagtel Jambi, ia berharap melalui kegiatan itu dapat menginveritsasi semua permasalah di Kabupaten Kota dalam mengejar target UHC Nasional. Dimana daerah juga sangat berkepentingan mendorong HHC yang menjadi salah satu Indikator Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Daerah.

"Target 95 persen ini harus diperjuangkan dan dicapai, untuk itu perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan. Karena sesuai RPJMN ditargetkan paling lambat 2019 sebanyak 95 persen maayarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kes," jelasnya.

Dalam RPJMN sesuai rancangan itu paling kambat awal 2019 minimal 95 pereen pendudi menjadi oeserta JkN Ks atau Universal Healt Coverage.

Menyikapi Intruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati Kepulauan Meranti sangat mendukung, bahkan Bupati berkeinginan UHC Meranti mencapai 100 persen, agar tidak ada lagi masyarakat Meranti yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintan Daerah.

"Kita ingin 100 persen bukan 95 persen, karena jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, cuma saja dana yang kita miliki sangat terbatas, semoga Pemerintah Provinsi bisa lebih bijak, dan mau menutupi biaya kesehatan masyarakat yang tidak tercover lagi oleh Pemda," harap Bupati Irwan.

Sementara itu Sekretars Daerah Meranti H. Yulian Norwis SE MM, melalui Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Roswita, Pemkab. Meranti merupakan Kabupaten yang konsen mengejar target UHC Nasional 95 persen.

Sejauh ini Saat ini Healt Coverage Kabupaten Meranti telah mencapai 77,21 Persen atau 159. 057 jiwa Per Agustus 2018, angka ini merupakan yang tertinggi di 12 Kabupaten Kota Se-Riau. Bahkan ditahun 2019 nanti, Pemkab. Meranti akan mengusulkan kepesertaan sebanyak 19.491 jiwa lagi.

"Jika usulan itu diterima maka Healt Coverage Meranti akan menembus angka 87 persen atau yang tertinggi di 12 Kabupaten/Se-Riau," ucapnya.

Namun untuk pengusulan guna mencapai target UHC Nasional, diakui Kadiskes dr. Roswita, menemukan beberapa masalah yakni keterbatasan anggaran APBD yang katanya menanggung 50 persen Iuran peserta BPJS daerah Sharing Budget dengan APBD Provinsi Riau. Selain itu masih kurangnya kepesertaan mandiri BPJS di Meranti.

"Anggaran untuk menanggung iuran BPJS sangat terbatas dan ini menjadi kendala, namun kita akan mencoba loby Pemerintah Provinsi melalui BPKAD agar Pemerintah Provinsi dapat menanggung seluruh Iuran BPJS, semoga usulan ini bisa diterima," pungkasnya.

Sekedar informasi, dalam kegiatah itu ditampilkan ekspos oleh beberapa Pemerintah Kabupaten seperti Kab. Gorontalo, salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil mencapai angka UHC Nasional 95 persen, dimana salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menempatkan masalah pelayanan kesehatan kedepam program Prioritas dan Startegis Daerah, selain itu berhasil mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta mandiri BPJS dengan bekerjasama dengan dunia usaha.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen untuk mewujudkan Target UHC JKN oleh Perwakilan Pemda Se-Riau, dalam hal ini Meranti diwakilkan oleh Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM. (Humas Pemkab. Meranti).