SERGAPONLINE.COM PEKANBARU - Bupati Bengkalis Kasmarni, hadiri Konsultasi Publik ke-1 penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, di Pekanbaru, Kamis 19 Mei 2022.

Adapun yang Ikut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Ardiansyah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Hendrik Dwi Yatmoko, Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Bengkalis Syafrizal.

Kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh Gubernur Riau H. Syamsuar. Selain Gubernur, juga terlihat hadir dalam giat tersebut, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru H. Harun, Bupati Rokan Hulu H. Sukiman, Bupati Indragiri Hilir H. Muhammad Wardan, Sekretaris Kota Dumai H. Indra Gunawan, serta Perwakilan Forkopimda di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap melalui konsultasi ini, diharapkan bisa memberikan gagasan untuk menjadikan Riau yang lebih baik.

"Segala masukan yang disampaikan nanti, segera dicatat agar bisa ditindaklanjuti," ungkap Syamsuar.

Sementara itu, Bupati Bengkalis dalam kegiatan tersebut, menyampaikan 9 isu strategis di wilayah Kabupaten Bengkalis. Adapun yang disampaikan Kepala Daerah Bengkalis antara lain, Rencana Pembangunan Jembatan Rupat-Dumai, Rencana Pembangunan Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis, Rencana Pembangunan Jembatan Ketam Putih Tanjung Padang, permasalahan abrasi pantai, permasalahan Banjir, Permasalahan Kawasan Hutan, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPPIB), pertambangan pasir di perairan Pulau Rupat, pertambangan Migas di Pulau Bengkalis.

"Jadi ini merupakan permasalahan krusial di Bengkalis dan hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, jadi kami berharap usulan yang kami sampaikan bisa diterima dan ditindaklanjuti," ucap Bupati

Permasalahan tersebut sambung Kepala Daerah Bengkalis, juga sudah disampaikan ke Kementerian terkait, bahkan beberapa usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

"Untuk itu, kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi untuk bisa melanjutkan apa yang telah kami usulkan ini," harap Kasmani.

Editor Fadli Ajoi