SERGAPONLINE.COM SUMBAR- Gubernur kecewa dengan ketidakhadiran beberapa Bupati dan Wako di acara Rakor Provinsi di Kab/Kota yang banyak diwakili oleh Sekda dan bahkan oleh pejabat setingkat eselon II.

Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno saat memberikan sambutan pada Rakor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018 di Pangeran Beach Hotel, Selasa (21/8/2018) dengan thema "Dalam Rangka Pemantapan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Persiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kabupaten/Kota Provinsi Sumaters Barat.

"Ini adalah Rakor Kepala Daerah, minimal Wakil Kepala Daerah yang hadir, jangan Sekda. Juga, jangan sampai Rakor Kepala Daerah diwakili oleh pejabat eselon II" ungkap Gubernur.

Irwan Prayitno melanjutkan, "Kalau Bupati Walikota lagi butuh, tiap sebentar telpon saya dan giliran rapat yang penting seperti ini demi rakyat, banyak yang tidak hadir dan mewakili ke Sekda bahkan ke pejabat eselon II. Sekali lagi, ini Rakor Kepala Daerah".

Kalau Rakor berikutnya Kepala Daerah tidak hadir, Gubernur akan berikan sanksi sesuai aturan yang ada.

"Hari ini saya minta kepada Biro Pemerintahan untuk menyurati Bupati dan Walikota yang tidak hadir, agar Rakor berikutnya minimal Wakil Kepala Daerah yang hadir. Kalau tidak mematuhinya, sesuai kewenangan yang ada sama saya, akan saya berikan sanksi seuai aturan" tegas Irwan Prayitno.

"Bagaimana kita akan memajukan daerah kita, kalau untuk berkoordinasi saja Bupati dan Walikota tidak mau. Bupati dan Walikota tidak akan bisa memajukan daerahnya tanpa berkoordinasi dengan daerah lain dan Provinsi. Jangan Kepala Daerah merasa hebat sendiri dan tidak perlu bantuan dari siapapun. Itu tidak benar" tukuk Irwan

Dalam arahannya Gubernur menekankan agar Bupati dan Walikota melakukan apapun yang dianggap perlu untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Selanjutnya Irwan menegaskan, "Ini adalah pesta demokrasi, saya meminta Kepala Daerah berkompak-kompak dengan Forkompimda, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah masing-masing dan saling berkoordinasi untuk menuntaskan kalau ada masalah. Jangan diamkan kalau ada masalah, segera tuntaskan dan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait"

Rakor Pemprov dengan Kabupaten/Kota dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sumbar, Forkompimda dan seluruh kepala OPD Prov Sumbar. Nara sumber antara lain Dirjen Penataan Agraria Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI dengan materi " Pemantapan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah", Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan materi "Sosialisasi PP No 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat" dan Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan materi "Persiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat".

Yang tidak hadir dan tanpa diwakili oleh wakil kepala daerah:

1. Tanah datar hanya diwakili asisten

2. Solsel dihadiri  Sekda

3. Kota Padang Asisten

4. Padang Panjang tak ada yang mewakili

5. Dharmasraya asisten

6. Kota Pariaman diwakili asisten. (hms)