Kamis, 19 09 2019
 
DPRD Kabupaten Nias Utara Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUAPPAS Perubahan TA 2019
Sabtu, 07 September 2019 - 15:51:23 WIB

TERKAIT:
 
  • DPRD Kabupaten Nias Utara Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUAPPAS Perubahan TA 2019
  •  

    SERGAPONLINE.COM NIAS - Penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019, yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Sekretaris Daerah Yafeti Nazara kepada Ketua DPRD Hisikia Harefa didampingi wakil ketua Ibelala Waruwu dan Fatizaro Hulu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan rapat paripurna DPRD Kabupaten lain, betapa tidak ?

    Didalam undangan, acara yang seharusnya dimulai pukul 10.00 namun rapat baru dimulai pada jam istirahat, sehingga pada rapat paripurna diawali dengan makan siang. Usai makan siang, langsung pada penyampaian pendapat antar wakil rakyat. Dari pantauan awak media, suasana pelaksanaan rapat paripurna DPRD Nias Utara tidak memiliki susunan acara, sehingga pimpinan rapat hampir tidak memiliki ruang untuk berbicara apalagi pihak pemerintah saking banyaknya intrupsi dari para wakil_wakil rakyat masyarakat Nias Utara. Seiring berjalannya waktu rapat, dan intrupsi tidak ada henti_hentinya akhirnya pada pukul 15.10 wib, rapat di skor beberapa saat. Usai skor, tiba_tiba masuk pada acara penyerahan nota pengantar KUPA_PPAS TA.2019 oleh pemerintah Daerah melalui Sekda Yafeti Nazara dan diterima oleh ketua DPRD Hisikia Harefa didampingi wakil ketua Ibelala Waruwu dan Fatizaro Hulu, tanpa membacakan isi dari nota pengantar tersebut, atau tanpa menyampaikan satu dua patah kata pada rapat, oleh karena tidak ada ruang berbicara. Jangankan pihak pemerintah, pimpinan rapat saja hampir tidak dapat menyampaikan pendapat.

    Sebelumnya diketahui, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara hanya dihadiri oleh Sekda Nias Utara, Assisten I Filifo Harefa, Ketua dan wakil DPRD, anggota DPRD dan sebagian OPD. Sementara tokoh masyarakat dan ormas tidak diundang.

    Jelang rapat paripurna, salah seorang masyarakat berteriak_teriak meminta agar DPRD mengundang setidaknya tokoh masyarakat dan ormas untuk turut menyaksikan jalannya rapat paripurna, serta meneriakkan agar pemerintah membacakan nota pengantar KUPA_PPAS  sehingga dapat diketahui secara terbuka bagaimana penggunaan anggaran selama ini, namun sangat disayangkan ketua DPRD Hisikia Harefa memerintahkan Satpol PP untuk mengusir masyarakat tersebut.

    Menanggapi hal tersebut ketua DPRD Hisikia Harefa kepada awak media menjelaskan bahwa teriakan masyarakat didalam rapat paripurna tidak mendengar apa yang ia katakan, saya tidak dengar apa yang ia sampaikan, dengan ada teriakan seperti itu dapat mengundang perhatian banyak orang sehingga bisa mengganggu jalannya pelaksanaan rapat paripurna, jelas Hisikia. Selanjutnya ditambahkan, terkait dengan sekda tidak menyampaikan sambutan, wajar saja karena sekda hanya mewakili Bupati dan wakil Bupati, dan untuk pembacaan nota pengantar KUPA_PPAS saya rasa memakai waktu yang cukup lama karena nota itu banyak isinya. kemudian terkait undangan terhadap tokoh masyarakat maupun ormas, itu kita lakukan bila ada rapat_rapat istimewa seperti acara pelantikan, tegas Hisikia.

    Ditempat terpisah, Gazali Zega salah seorang aktivis saat diminta tanggapannya oleh awak media, dia sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan rapat paripurna di kantor DPRD Nias Utara.

    Secara pribadi saya kecewa kepada DPRD, kata Gazali. Tambahnya, Marwah dan citra DPRD Nias Utara sepertinya tidak ada, oleh karenanya pimpinan tidak tegas sehingga kedisiplinan dalam rapat sama sekali tidak terlihat, dan sebaiknya kalau ada rapat terbuka seperti ini, setidaknya sebagian tokoh masyarakat dan ormas harus turut diundang. Kemudian DPRD memberi ruang kepada pemerintah untuk berbicara dalam menguraikan secara gamblang penggunaan anggaran serta perubahannya dan penjelasan lainnya walaupun hanya utusan Bupati yang hadir, namun kepadanya sekda sudah diberi wewenang oleh Bupati. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui apa yang terjadi di DPRD Nias Utara, siapa mereka dan bagaimana mereka sehingga kedepannya kalau memilih wakil rakyat, harus jeli dan jangan terpesona pada rayuan gombal serta iming_iming yang menggairahkan, harap Gazali.

    Pada akhir rapat, sekretaris DPRD Nias Utara membacakan risalah penolakan Ranperda yang sudah difinalkan sejak Rabu (4/9/19), dimana hasil rapat tersebut dua fraksi yang menyetujui dan empat fraksi lainnya menolak.
    (Tim/red)






     
    Berita Lainnya :
  • DPRD Kabupaten Nias Utara Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUAPPAS Perubahan TA 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2018 SergapOnline.com, all rights reserved