Senin, 10 Desember 2018
 
Lensa Kita : Penulis Gazali zega
Banyaknya Pekerja Dibeberapa Tempat di Kepulauan Nias Khususnya di Kota Gunungsitoli, Memprihatinkan
Senin, 08 Oktober 2018 - 09:23:27 WIB

TERKAIT:
 
  • Banyaknya Pekerja Dibeberapa Tempat di Kepulauan Nias Khususnya di Kota Gunungsitoli, Memprihatinkan
  •  

    SERGAPONLINE.COM NIAS-Betapa tidak, untuk pengupahan para pekerja, hampir 90 % tidak memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten di Kota Gunungsitoli, yang mana besarnya UMK untuk tahun 2018 yang telah diberlakukan sejak bulan Januari yang lalu adalah  UMK Kota Gunungsitoli Rp 2.220.757,11 atau sekitar Rp 88.830/hari x 25 hari kerja, UMK Kabupaten Nias Rp 2.217.467 atau sekitar Rp 88.698/hari x 25 hari kerja. Sedangkan Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara, belum mengusulkan UMK ke Provinsi Sumut, sehingga standar upah ketiga Kabupaten tersebut, berpedoman pada Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.132.168,68 atau berkisar Rp 85.286/hari x 25 hari.

    Upah yang dimaksud adalah sebagai hak-hak normatif para pekerja seutuhnya; namun pada kenyataan dari hasil survey kita dilapangan, para pekerja hanya menerima antara Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000 / bulan, dan bahkan ada yang menerima upah dibawah Rp 800.000/bln.
    Ini sudah sangat jauh dari standar UMK yang telah disahkan oleh pihak pemerintah.

    Ditambah lagi dengan pekerja tidak diikut sertakan didalam program BPJS Ketenaga kerjaan sebagaimana telah dirumuskan didalam UU no.3 tahun 1992 tentang Jamsostek.
    Ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan publik.

    Satu kesaksian ketika saya berbincang-bincang dengan salah seorang pengusaha di kompleks pasar Ya'ahowu, yang kebetulan pekerjanya bertetangga dengan saya.

    Dia mengatakan bahwa terkait masalah penerapan upah para pekerja, belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun, kendatipun pihak pemerintah memberikan ketegasan untuk penerapan UMK yang dimaksud untuk dibayarkan kepada pekerja, saya rasa sulit bagi kami sebagai pemberi kerja, dan kemudian bila pemerintah mewajibkan kepada pemberi kerja/majikan untuk membayar upah sesuai UMK, saya peribadi tidak mampu, dan akibatnya banyak pengangguran karena ketidak mampunya majikan membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).

    Berbicara masalah ketenaga kerjaan, semua sudah dirumuskan didalam Undang-Undang RI no.13 tahun 2003, baik masalah hak normatif pekerja, perhitungan jam kerja, keselamatan pekerja, dan termasuk mengenai pengupahan.

    Dan juga sanksi serta denda sudah diatur dalam UU no.13 tahun 2003; bahkan ada pasal-pasal yang mengarah pidana bagi yang melanggarnya.

    Namun sangat disayangkan, perhatian pemerintah untuk perlindungan para pekerja ini, sangat minim, padahal hubungan pekerja dengan pemberi kerja/majikan, ada produk hukumnya.

    Sehingga efek dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib pekerja dapat menuai polemik, karena para majikan atau pemberi kerja sudah terbiasa dengan pengupahan dibawah standar UMK, yang pada akhirnya ketika pemerintah menerapkan nilai upah sesuai aturan, banyak yang komplain dan tidak terima.

    Kita berharap dengan apa yang saya tulis ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyikapi masalah ini, akhirnya teriring salam perubahan buat para pekerja di Kepulauan Nias.
    Kita ketemu di episode berikutnya. (GZ)



     
    Berita Lainnya :
  • Banyaknya Pekerja Dibeberapa Tempat di Kepulauan Nias Khususnya di Kota Gunungsitoli, Memprihatinkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2018 SergapOnline.com, all rights reserved