Minggu, 16 Desember 2018
 
Dua Kasus Sekaligus Digiring ke Kejari Gunungsitoli Oleh Lembaga Independen Pemantau Nias
Kamis, 04 Oktober 2018 - 22:32:24 WIB
Photo: Ketua Lsm LIPAN dengan Divisi Pengawasan di Kantor Kajari Gunungsitoli Nias
TERKAIT:
 
  • Dua Kasus Sekaligus Digiring ke Kejari Gunungsitoli Oleh Lembaga Independen Pemantau Nias
  •  

    SERGAPONLINE.COM NIAS-Dari hasil tim investigasi Lembaga Independen Pemantau Nias (LIPAN) Kepulauan Nias, terdapat dua item hasil temuan yang diduga terindikasi sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ditemukan, yaitu dugaan mark-up / penggelembungan dana pada proyek kagiatan lanjutan pengaspalan badan jalan di Dusun II Desa Tetehosi II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dan kemudian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Nias.

    "Hasil temuan tersebut langsung kita giring ke Kejari Gunungsitoli untuk diproses, ujar Sudirman Telaumbanua, Divisi penindakan Lipan, saat dijumpai media Sergaponline.com diruang kerjanya pada Rabu (3/10/18)
    tambahnya lagi, kita sudah mengantongi alat bukti yang wajar baik berupa dokumen, maupun hasil penelusuran dari berbagai pihak.

    Setelah itu kita langsung melakukan konfirmasi secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan (KPUD) Daerah Kab. Nias sebagai prosefural" dan  apabila tidak ada kesediaan mereka untuk menjawab surat tersebut, berarti apa yang kita temukan itu kita anggap layak untuk ditindaklanjuti dan meminta kepada pihak penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai Hukum yang berlaku.

    Semua elemen masyarakat punya hak untuk menyampaikan pengaduan kepada penegak hukum apabila menemukan hal-hal yang diduga terindikasi dan merugikan keuangan negara, jadi tidak hanya LSM saja yang bisa melaporkan, masyarakat biasa juga tidak dibatasi untuk membuat pelaporannya, karena peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, jelas Sudir.

    Kalau kita menyadari tentang bahaya laten korupsi, mari kita hitung-hitungan mengenai kerugian keuangan negara khususnya terkait penggunaan Dana Desa (DD), bayangkan jumlah Desa diseluruh Indonesia menurut Permendagri no.56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi kepemerintahan disebut bahwa jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia 83.184 (74.754 Desa dan 8.430 Kelurahan), sedangkan menurut peraturan Kepala Badan statistik no.66 tahun 2016 tentang kode dan wilayah kerja statistik tahun 2016 disebut jumlah Desa 82.030.

    Sekarang kita berpedoman pada jumlah Desa menurut peraturan badan statistik dengan jumlah Desa 82.030, bayangkan bila setiap dana Desa diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan rata2 minimal Rp 5 jt X 82,030 = Rp 410.150.000.000, terbuang sia-sia coba kita bayangkan, kata Sudir.

    Jadi kalau memang kita benar-benar komitmen melakukan pencegahan terhadap bahaya laten korupsi, kapan lagi kalau bukan sekarang, dan siapa lagi kalau bukan kita ?

    Maka dari itu, kepada pemangku jabatan dalam penyelenggara negara, kami berpesan : Jangan merasa alergilah kepada LSM dan PERS bila mengoreksi kebijakan oknum pemerintah yang menyeleweng uang negara, karena ini adalah wujud dari kepedulian masyarakat khalayak ramai dan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik, serta bagian dari peran serta masyarakat, tegas Sudir.

    Terkait dengan hasil temuan dugaan mark-up di dusun II Desa Tetehosi II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, disana banyak kami temukan ketidak sesuaian pengadaan material dalam RAB dengan hasil yang nyata dilapangan, seperti pengadaan aspalt, batu pecah dengan aneka ukuran, kayu bakar, gerobak sorong, dll. Kemudian setelah kami melakukan perhitungan bruto, kami menemukan timbulnya kerugian keuangan negara pada kegiatan tersebut mencapai < Rp 71.681.650, itu belum termasuk item-item pekerjaan lainnya, dan data tersebut sudah kami kantongi, jelas Sudir.

    Kemudian terkait masalah KPUD Kab. Nias, tentang sewa komputer (dalam RAB), namun pada realitanya beralih dengan membeli laptop yang diduga barang second, karena barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak pakai, yang artinya terjadi Contract Chage Order, apa ini sudah memenuhi prosedur ?

    Dan banyak lagi yang perlu kami konfirmasikan, mulai dari jumlah laptop yang dibeli dan dimana barang itu sampai saat ini, kemudian dengan nilai anggaran Rp 1.215.000.000 apa layak untuk Penunjukan Langsung (PL) ?

    Kemudian rekanan yang ditunjuk untuk pengadaan barang laptop tersebut konon sudah masuk daftar hitam (blacklist) ? Apa hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku?

    Dan banyak lagi yang hendak untuk dikonfirmasikan kepada KPUD Kab. Nias secara tertulis, namun sangat disayangkan karena surat konfirmasi yang kami sampaikan terkesan diabaikan, jadi satu-satunya solusi agar kami dapat penjelasan secara terang benderang terkait dugaan-dugaan ini, harus melalui bantuan penegak hukum untuk melakukan lidik dan sidik, silahkan saja disana memberikan penjelasan, kata Sudir secara vokal menyuarakan hal ini.(GZ)



     
    Berita Lainnya :
  • Dua Kasus Sekaligus Digiring ke Kejari Gunungsitoli Oleh Lembaga Independen Pemantau Nias
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2018 SergapOnline.com, all rights reserved